UU Minerba Sudah Empat Kali Berubah Sejak 2009, Ini Isi Tiap Perubahannya

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sudah beberapa kali diubah, dan tiap perubahan membawa titik berat yang berbeda. UU Nomor 3 Tahun 2020 adalah revisi besarnya. Materi barunya mencakup konsep Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), kewenangan pengelolaan mineral dan batubara, rencana pengelolaan, penugasan riset kepada BUMN dan lembaga riset, penguatan peran BUMN, pengaturan izin baru untuk jenis batuan tertentu dan pertambangan rakyat, serta penguatan kebijakan lingkungan lewat reklamasi dan pascatambang. UU Nomor 6 Tahun 2023 menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 (Cipta Kerja) menjadi undang-undang. Relevansinya untuk minerba ada pada sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang harmonisasinya mengalir ke sektor ini, termasuk perizinan yang mengikuti sistem OSS. UU Nomor 2 Tahun 2025 adalah perubahan terakhir. Poin utamanya: penegasan kembali pengutamaan kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation), pengaturan luas dan batas WIUP untuk logam dan batubara, ketentuan jaminan pemanfaatan ruang, perubahan mekanisme WIUPK, perubahan durasi izin, dan penambahan prioritas pemberian WIUP mineral logam kepada badan usaha kecil, koperasi, serta badan usaha milik ormas keagamaan. Expert: Andi Hassanuddin, S.H., IRCP., CIP Materi ini bagian dari kelas "Hukum Pertambangan: Menavigasi Peraturan, Lisensi, dan Hak Pengelolaan Sumber Daya Alam" di Taalenta. Cek jadwal batch berikutnya, akses rekaman lengkapnya, atau ajukan kelas privat untuk tim/perusahaan: https://taalenta.id/hpn/ #UUMinerba #Minerba #WIUP #HukumPertambangan #PerizinanTambang #Taalenta