Konsultan Hukum di bidang Lingkungan Hidup, Duta KORPRI Kementerian Sekretariat Negara, dan Mediator Bersertifikat
Emmanuel Ariananto Waluyo Adi adalah seorang profesional dengan pengalaman mendalam di bidang hukum, khususnya terkait ketenagakerjaan, lingkungan, dan investasi. Saat ini, ia berperan sebagai Analis Hukum di Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, menangani kebijakan strategis terkait perubahan iklim, perlindungan lingkungan, dan investasi. Sebelumnya, Emmanuel telah berkontribusi di berbagai institusi, termasuk Pertamina Geothermal Energy dan Yayasan Bantuan Hukum Indonesia. Selain pengalaman profesionalnya, Emmanuel juga aktif berbagi ilmu melalui berbagai seminar, konferensi, dan lokakarya, membahas isu-isu hukum modern, mulai dari transformasi digital hingga tantangan lingkungan. Dengan kombinasi pengalaman praktis, publikasi akademik, dan dedikasi untuk edukasi publik, Emmanuel membawa wawasan luas dan aplikatif untuk peserta yang ingin memahami hukum ketenagakerjaan dan hubungan industrial di Indonesia.
Requirements for Business Licensing for Building Construction
Environmental Approval PP 28/2025
Post PP No. 28 of 2025
Carbon Economy Dynamics and Current Policies
and Current Policies
Understand Labor Law and Industrial Relations
and Industrial Relations
The Legal and Ethical Guidelines for Content Creators: Understanding Legal Risks
Legal and Ethical Content Guidelines
Understand the Flow and Requirements of Environmental Licensing
Environmental Management in Mining Areas
Manage the Environment in Mining Areas Properly
CPNS Test
kelas tambahan agak mengagetkan tapi sangat worth it!
Sebagai ASN yang penuh dengan kesibukan, dengan adanya pelatihan Online seperti ini merasa sangat terbantu.
Materi yang di sampaikan sangat menarik dan mudah di pahami. Taalenta debest dehhh.
Mentor yang dipilih sangat berpengalaman sehingga peserta bisa fokus mengikuti pelatihan ini sampai tuntas 3 hari (6 jam), terima kasih mentor pak Adi atas sharing ilmunya.
1:19
Bengkel Wajib AMDAL atau Cukup Oil Trap? Ini Penentunya
1:35
Apa Itu PBG Kolektif dan Kapan Perumahan Bisa Pakai Satu PBG
1:17
Apa Itu Andalalin (Analisis Dampak Lalu Lintas) dan Kenapa Diwajibkan
1:22
Apa Saja Sanksi Pidana dalam UU Bangunan Gedung
1:24
Apa Bedanya PP 5/2021 dan PP 28/2025 untuk Persetujuan Lingkungan
1:28
Uang Kompensasi PKWT: Siapa yang Berhak dan Berapa Nilainya
Persetujuan Lingkungan Terbit Bukan Garis Finis: Sembilan Kewajiban di Dalam SK10 Sep 2026
Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Pasal yang Berlaku Kini dan Siapa yang Boleh Melapor8 Sep 2026
Empat Bentuk Jaminan Reklamasi Menyusut Jadi Satu, Tenggatnya 20 Hari Kerja6 Sep 2026
Bangunan Sudah Berdiri Tanpa IMB: Jalur Resmi Mengurus PBG dan SLF6 Sep 2026