Banyak perusahaan menganggap medical check-up karyawan urusan HRD atau klinik. Padahal kewajibannya lahir dari aturan keselamatan kerja, dan pengawas ketenagakerjaan berhak memeriksanya. Rinciannya ada di Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja. JDIH Kemnaker masih mencatatnya berstatus berlaku, tanpa riwayat perubahan atau pencabutan.
Dasarnya Pasal 8 UU 1/1970
UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja memberi pengurus dua kewajiban. Pertama, memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik tenaga kerja baru atau tenaga kerja yang akan dipindahkan. Kedua, memeriksakan semua tenaga kerja secara berkala pada dokter pilihan pengusaha dan dibenarkan oleh direktur. Permenakertrans 2/1980 menjabarkan caranya.
PP No. 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja tidak mencabut aturan ini. Pasal 20 PP tersebut menyatakan aturan kesehatan kerja lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengannya.
Tiga jenis pemeriksaan
| Jenis | Kapan | Isi |
|---|---|---|
| Sebelum kerja | Sebelum tenaga kerja diterima | Fisik lengkap, kesegaran jasmani, rontgen paru bila memungkinkan, laboratorium rutin, pemeriksaan lain bila perlu |
| Berkala | Sekurang-kurangnya 1 tahun sekali, kecuali Dirjen menetapkan lain | Sama dengan pemeriksaan sebelum kerja, pedomannya disesuaikan dengan jenis pekerjaan |
| Khusus | Untuk kelompok tertentu atau atas pemicu tertentu | Menilai pengaruh pekerjaan tertentu pada tenaga kerja |
Pemeriksaan sebelum kerja memastikan calon pekerja sehat, tidak membawa penyakit menular bagi rekannya, dan cocok dengan pekerjaannya. Untuk pekerjaan berisiko tertentu, jenis pemeriksaannya harus menyesuaikan bahayanya.
Pemeriksaan khusus berlaku bagi:
- tenaga kerja yang mengalami kecelakaan atau penyakit dan dirawat lebih dari 2 minggu;
- tenaga kerja berusia di atas 40 tahun, tenaga kerja wanita, tenaga kerja cacat (istilah aturan aslinya), dan tenaga kerja muda yang melakukan pekerjaan tertentu;
- tenaga kerja yang diduga mengalami gangguan kesehatan tertentu.
Pemeriksaan khusus juga bisa dipicu keluhan tenaga kerja, temuan pegawai pengawas, penilaian Pusat Bina Hiperkes, atau pendapat umum masyarakat.
Siapa memeriksa
Dokternya ditunjuk pengusaha. Ia wajib memenuhi syarat Permenakertrans No. Per.10/Men/1976, ditambah syarat lain dengan persetujuan Dirjen. Pengurus dan dokter menyusun pedoman pemeriksaan sebelum kerja, lalu meminta persetujuan Direktur lebih dulu. Pedoman pemeriksaan berkala juga mereka susun bersama, sesuai jenis pekerjaan di perusahaan.
Rencana, laporan, dan biaya
Pasal 6 mewajibkan pengurus menyiapkan rencana ketiga jenis pemeriksaan. Hasilnya dilaporkan ke Dirjen melalui kantor wilayah setempat, paling lambat 2 bulan setelah pemeriksaan. Pengurus menanggung biaya pemeriksaan berkala atau khusus atas perintah Majelis Pertimbangan Kesehatan. Pelanggaran diancam sanksi Pasal 15 UU 1/1970.
Satu jebakan sering kelewat. Aturan tidak tegas menyebut siapa membayar pemeriksaan sebelum kerja. Hukumonline menafsirkan biaya itu tetap kewajiban pengusaha berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU 1/1970.
Peran Ahli K3
Permenaker No. 13 Tahun 2025 tentang P2K3 menempatkan Ahli K3 sebagai sekretaris P2K3. Salah satu tugas P2K3 adalah mengevaluasi hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan mengembangkan pelayanan kesehatan kerja.
Dalam praktik, Ahli K3 bisa memegang tiga daftar:
- Jadwal. Siapa sudah menjalani pemeriksaan berkala tahun ini, siapa belum.
- Kelompok khusus. Pekerja di atas 40 tahun, pekerja pascarawat lebih dari 2 minggu, dan pekerja di pos berbahaya.
- Tenggat laporan. Tanggal pemeriksaan ditambah 2 bulan.
Hasil pemeriksaan bukan arsip mati. Kalau beberapa pekerja di satu area menunjukkan keluhan serupa, itu sinyal untuk mengecek ulang paparan di area tersebut. Coba cek tanggal pemeriksaan berkala terakhir di unit Anda.
Sumber
- JDIH Kemnaker: Permenakertrans No. PER-02/MEN/1980 (status dan riwayat)
- JDIH Kemnaker: teks Permenakertrans No. PER-02/MEN/1980 (PDF)
- Peraturan.go.id: UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (PDF)
- Peraturan.go.id: PP No. 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (PDF)
- JDIH Kemnaker: Permenaker No. 13 Tahun 2025 tentang P2K3 (PDF)
- Hukumonline: Biaya Medical Checkup Karyawan Ditanggung Siapa?