Cek Masa Berlaku SLF

PBG adalah perizinan yang diberikan sebelum pekerjaan konstruksi dimulai. Cakupannya lebih luas dari yang banyak dikira: bukan hanya membangun baru, tapi juga mengubah, memperluas, mengurangi, dan merawat bangunan gedung (PP 16/2021 Pasal 1 angka 17). Renovasi pun masuk.

SLF terbit setelah konstruksi selesai, menyatakan bangunan laik difungsikan berdasarkan pengkajian teknis atas keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Tanpa SLF, bangunan belum boleh dimanfaatkan meski fisiknya sudah berdiri.

PP 16/2021 Pasal 297 membedakan tiga tingkat, bukan dua:

• Tidak dibatasi untuk rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana. Tidak perlu diperpanjang sama sekali.
• 20 tahun untuk rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai dua lantai.
• 5 tahun untuk bangunan gedung lainnya, termasuk gedung usaha, industri, sosial budaya, dan keagamaan.

Perpanjangan bukan sekadar memperbarui tanggal. Urutannya:

1. Audit kelaikan fungsi ulang oleh pengkaji teknis bersertifikat.
2. Untuk bangunan tidak sederhana, dokumen teknis ditinjau Tim Profesi Ahli.
3. Pengajuan lewat SIMBG, lengkap dengan hasil pengkajian teknis.
4. Pemerintah daerah menerbitkan SLF perpanjangan.

Karena ada inspeksi fisik dan verifikasi dokumen, mulailah jauh sebelum tenggat. Menunggu sampai SLF benar-benar mati membuat status legal bangunan menggantung, dan itu terasa justru saat pengawasan perizinan berusaha datang.

PBG menggantikan IMB sejak PP 16/2021. IMB yang sudah terbit sebelumnya tetap berlaku sampai masa berlakunya habis atau sampai ada perubahan pada bangunan. Begitu ada pekerjaan baru, entah mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat, pekerjaan itu mengikuti rezim PBG.

Pemerintah daerah dapat membatasi atau melarang pemanfaatan bangunan, menjatuhkan sanksi administratif, sampai memerintahkan pembongkaran pada kasus berat.

Bagi pelaku usaha ada lapis kedua yang lebih sering menggigit: PBG dan SLF adalah persyaratan dasar perizinan berusaha. PP 28/2025, berlaku sejak 4 Juni 2025 dan menggantikan PP 5/2021, mengatur perizinan berbasis risiko. Semakin tinggi risiko kegiatan usaha, semakin ketat pengawasannya. SLF yang mati bukan cuma dokumen telat, tapi menyentuh fondasi legal tempat usaha beroperasi.