Mengurus PKKPR: Cara Efektif Mendapatkan Persetujuan Pemanfaatan Ruang
Cara Efektif Mendapatkan Persetujuan Pemanfaatan Ruang
PROFESIONAL HUKUM / AHLI TATA KELOLA & KETENAGAKERJAAN
Aditya Sewanggara adalah seorang profesional hukum dengan pengalaman lebih dari tiga tahun sebagai peneliti dan perancang hukum. Ia memiliki keahlian mendalam di berbagai bidang, termasuk energi baru dan terbarukan, pengelolaan limbah B3, pertambangan, perpajakan, tata kelola perusahaan, kontrak komersial dan ketenagakerjaan, serta kemitraan publik-swasta. Dengan latar belakang pendidikan hukum yang kuat dari Universitas Gadjah Mada, Aditya telah terlibat dalam penelitian, penulisan regulasi lingkungan, dan pengembangan kebijakan hijau untuk pemerintah dan sektor swasta. Sebagai konsultan hukum, ia juga mengelola proyek strategis seperti pengembangan fasilitas pengolahan limbah akhir dan skema perdagangan RDF untuk solusi energi berbasis limbah. Dengan kemampuan analitis yang unggul dan pemahaman mendalam tentang regulasi, Aditya terus berkontribusi pada tata kelola yang berkelanjutan melalui inovasi hukum dan manajemen risiko.
Mengurus PKKPR: Cara Efektif Mendapatkan Persetujuan Pemanfaatan Ruang
Cara Efektif Mendapatkan Persetujuan Pemanfaatan Ruang
Perizinan Pengolahan limbah B3
Limbah B3
Persiapan Sebagai Subjek Audit
Subjek Audit Hukum
Materi system lebih dijelaskan detailnya
1:32
Apa Bedanya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan Menurut Aturan BPN
1:29
Empat Kesimpulan Audit Hukum: Clear and Clean sampai Not Clear Not Clean
1:32
Berapa Lama Limbah B3 Boleh Disimpan? Ini Aturan 90, 180, dan 365 Hari
1:21
Wajib Beli Tanah Dulu Sebelum Urus KKPR? Ini Faktanya
1:29
Sengketa Tanah Ulayat: Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat Tidak Sama
1:24
Sudah Ada Gugatan atau Tanah Sudah Dibeli Orang Lain? Pembatalan Sertifikat Bisa Tertutup
Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan: Label yang Menentukan Jalur Kasus Anda30 Sep 2026
Manifes Limbah B3 Belum Selesai Saat Truk Berangkat26 Sep 2026
Tanah Ulayat: Kenapa Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat Tidak Sama24 Sep 2026
Mengurus KKPR: Yang Diminta Informasi Penguasaan Tanah, Bukan Sertipikat19 Sep 2026