Vendor Melanggar UU PDP, Kapan Kesalahannya Dibebankan ke Perusahaan Anda

Saat vendor yang Anda tunjuk melanggar UU PDP, porsi tanggung jawabnya tidak bisa dipukul rata. Yang menentukan adalah di titik mana kesalahannya terjadi, dan itu harus dianalisis satu per satu. Kalau pemrosesan itu ternyata tidak punya dasar hukum sejak awal, kesalahannya jatuh ke pengendali data, yaitu perusahaan Anda. Kalau vendor sebagai pemroses data sebenarnya tahu dasar hukumnya tidak ada dan tetap diam, ia ikut menanggung secara sadar. Tapi kalau pengendali mengaku ke vendornya punya dasar hukum yang aslinya tidak ada, bebannya kembali penuh ke pengendali. Sebaliknya, kalau vendor memproses data di luar peruntukan yang disepakati, itu kesalahan pemroses. Yang dipakai untuk membuktikan bukan SOP, melainkan jejak dokumentasi: dasar hukum pemrosesan, RoPA, DPIA, sampai asesmen transfer dan kepentingan sah. Termasuk apakah pengendali punya sistem pemantauan data yang berjalan sistematis. Expert: Dea Saka Kurnia Putra Materi ini bagian dari kelas "Indonesian Privacy Law (UU PDP) Masterclass: Ensuring Compliance through ISO 27001 Best Practices" di Taalenta. Cek jadwal batch berikutnya, akses rekaman lengkapnya, atau ajukan kelas privat untuk tim atau perusahaan: https://taalenta.id/plm/ #UUPDP #PengendaliData #PemrosesData #RoPA #DPIA #Taalenta