Kapan Permintaan Hapus Data Pribadi Boleh Ditolak Menurut UU PDP

Dalam daftar mitos UU PDP yang dibahas di kelas ini ada satu yang menyangkut hak penghapusan data: subjek data dianggap berhak menghapus datanya kapan saja tanpa syarat, atau yang biasa disebut right to be forgotten. Faktanya hak penghapusan dibatasi oleh kewajiban hukum lain. Aturan perpajakan, ketentuan pencegahan pencucian uang, dan kepentingan publik bisa mewajibkan sebuah organisasi tetap menyimpan data pribadi meski pemiliknya sudah meminta penghapusan. Permintaan hapus yang datang saat sebuah perkara sedang berjalan juga tidak serta-merta bisa dipenuhi. Jadi sebelum menolak atau menuruti permintaan penghapusan, yang perlu dicek lebih dulu adalah ada tidaknya kewajiban hukum lain yang mengikat data tersebut. Expert: Dea Saka Kurnia Putra Materi ini bagian dari kelas "Indonesian Privacy Law (UU PDP) Masterclass: Ensuring Compliance through ISO 27001 Best Practices" di Taalenta. Cek jadwal batch berikutnya, akses rekaman lengkapnya, atau ajukan kelas privat untuk tim atau perusahaan: https://taalenta.id/plm/ #UUPDP #HakSubjekData #RightToBeForgotten #PelindunganDataPribadi #Taalenta

Yang keenam tentang hak penghapusan data. Miss-nya adalah subjek data berhak menghapus datanya kapan saja tanpa syarat, yaitu eh atau istilahnya adalah right to be forgotten. Sedangkan faktanya hak pengusan dibatasi oleh kewajiban hukum lain seperti pajak, pencucian uang, atau kepentingan publik. Jadi ini biasa terjadi pada sebuah kasus yang berkenaan ee apa dengan sesuatu yang ee diatur oleh aturan lain. Contoh ada UU pajak, UU ee money laundering dan ee sejenisnya ya ee TPPU maksudnya tadi itu ee tidak serta-merta ketika dia ee biasanya ketika dia sedang berkasus ee ya mereka akan melakukan permohonan penghapusan data. Nah, ini ee inilah yang salah satunya dijaga oleh UUPDP. [musik]