Kenapa Aparatur Desa Wajib Paham Pengelolaan Keuangan Desa

Aparatur pemerintahan desa dituntut memahami pengelolaan keuangan desa yang tertib dan akuntabel. Yuli Adri menjelaskan dasar hukum serta tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. Selengkapnya di https://taalenta.id/pkd/

PPKP dan Kemendagri telah memperkuat sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan desa ini yang disebut dengan Sisquedes atau sistem keuangan desa. Aplikasi dan kami yakinkan setiap desa sekarang itu sudah menjalankan aplikasi keuangan desa. Nah, tapi ketika terjadi ketika terjadi ya terjadi mutasi mungkin di internal pemerintahan daerah atau mutasi di tingkat pemerintahan desa ee apakah itu di DPMK-nya atau DPMD-nya terjadi mutasi atau rotasi jabatan sesudah itu teritu juga dengan aparatur pembina teknis pemerintahan desanya kecamatan. Begitu juga dengan ee pemerintahan desanya, aparatur pemerintahan desanya. Ya, mungkin ketika terjadi ee pergantian kepemimpinan di pemerintahan desa ee ya walaupun dengan berbagai aturan yang berlaku ya pokoknya terjadi pergantian itu ambabkan mereka tidak tahu bagaimana secara aturannya. Nah, sehingga sisquedes itu dijalankan adalah tidak sesuai dengan bagaimana Permendagri 20 2018. Jadi, konsep pertamanya kita harus kuasai Permendagri 20 2018 bagaimana sistem pengelolaan keuangan. Sementara e Sisquedes itu adalah alat bantu aplikasi untuk mempermudah pelapor [musik]