Surat PHK sudah ditandatangani dan angka pesangonnya sudah disepakati. Lalu transfer masuk, dan jumlahnya lebih kecil dari yang tertulis. Selisihnya PPh Pasal 21. Pertanyaan berikutnya hampir selalu sama: dipotong berapa persen, dan kenapa tidak memakai tarif yang biasa dipakai di slip gaji?
Jawabannya ada di aturan berumur tujuh belas tahun yang masih dipakai sampai sekarang.
Dasarnya PP 68/2009, bukan tarif efektif bulanan
Pesangon yang dibayar sekaligus dipotong PPh Pasal 21 yang bersifat final menurut Pasal 2 ayat (1) PP 68/2009. Database JDIH BPK masih mencatat status peraturan ini Berlaku. PP 58/2023 yang melahirkan tarif efektif bulanan tidak mencabutnya. Kring Pajak juga sudah menegaskan bahwa UU HPP tidak mengubah tarif pesangon.
Yang sering terlewat: menurut Pasal 1 angka 4, "uang pesangon" di aturan pajak ini termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Jadi tiga komponen kompensasi PHK yang dibahas di artikel tabel pesangon dan pengali alasan PHK dijumlahkan dulu, baru dikenai tarif. Untuk uang pisah, DJP lewat Kring Pajak menyarankan dicek dulu apakah ia masuk pengertian pesangon.
Empat lapisan, dan lapisannya bertingkat
Pasal 4 PP 68/2009 menetapkan tarif atas penghasilan bruto:
| Bagian pesangon | Tarif |
|---|---|
| sampai Rp50 juta | 0% |
| di atas Rp50 juta sampai Rp100 juta | 5% |
| di atas Rp100 juta sampai Rp500 juta | 15% |
| di atas Rp500 juta | 25% |
Lapisan ini berbeda dari lapisan Pasal 17 UU PPh. Setelah UU HPP, lapisan pertama Pasal 17 naik ke Rp60 juta, sedangkan lapisan pesangon tetap mulai dari Rp50 juta. Tidak ada PTKP dan tidak ada biaya jabatan. Tarif dikenakan langsung ke angka bruto.
Tarif tertinggi hanya mengenai bagian yang melewati batas, bukan seluruh jumlah. Contoh pesangon, UPMK, dan UPH totalnya Rp180 juta:
| Lapisan | Hitungan | Pajak |
|---|---|---|
| Rp50 juta pertama | 0% x Rp50.000.000 | Rp0 |
| Rp50 juta berikutnya | 5% x Rp50.000.000 | Rp2.500.000 |
| sisa Rp80 juta | 15% x Rp80.000.000 | Rp12.000.000 |
| Total | Rp14.500.000 |
Beban efektifnya sekitar 8 persen. Kalau seluruh Rp180 juta dikalikan 15 persen, hasilnya Rp27 juta. Itu salah hitung yang cukup sering muncul.
Untuk pesangon Rp600 juta, lapisan 25 persen hanya mengenai Rp100 juta teratas. Totalnya Rp0 + Rp2,5 juta + Rp60 juta + Rp25 juta = Rp87,5 juta.
Dicicil boleh, tapi ada batas dua tahun kalender
Perusahaan yang sedang seret kas sering membayar pesangon bertahap. Pasal 2 ayat (2) menganggap pembayaran itu tetap "sekaligus" selama sebagian atau seluruhnya dibayar dalam paling lama 2 tahun kalender. Semua cicilan di dalam jendela itu dihitung sebagai satu kesatuan dengan tabel di atas.
Bagian yang baru dibayar pada tahun ketiga dan sesudahnya berganti rezim. Pasal 6 mengenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a atas bruto yang dibayar di tahun itu. Potongannya tidak final dan menjadi kredit pajak di SPT Tahunan. Misalnya Rp60 juta cicilan jatuh di tahun ketiga. Dengan lapisan Pasal 17 sekarang, potongannya 5% x Rp60.000.000 = Rp3.000.000.
Kalau perusahaan menitipkan pesangon ke pengelola dana pesangon, siapa yang memotong pajaknya bergantung cara pengalihannya. Pengalihan sekaligus berarti pajaknya dipotong pemberi kerja saat itu juga (Pasal 8 ayat 1). Pengalihan bertahap berarti pajaknya dipotong pengelola saat uang dibayarkan ke pekerja (Pasal 8 ayat 3).
JHT dan manfaat pensiun punya lapisan sendiri
JHT, tunjangan hari tua, dan uang manfaat pensiun yang dibayar sekaligus juga final, tapi lapisannya cuma dua: 0% sampai Rp50 juta dan 5% di atasnya (Pasal 5). Jangan memakai tabel pesangon untuk pencairan JHT.
Yang perlu dicek setelah uangnya masuk
- Bukti potong tetap wajib diberikan, sekalipun pesangon Anda di bawah Rp50 juta dan pajaknya nol (Pasal 7 ayat 3). Minta kalau belum diterima.
- Penghasilan final tetap dilaporkan di SPT Tahunan orang pribadi (PMK 168/2023 Pasal 22 ayat 4). Final berarti tidak dihitung ulang, bukan berarti tidak dilaporkan.
- Cocokkan dasar hitungnya. Kalau UPH tidak ikut dijumlahkan, potongan di slip lebih rendah dari yang terutang. Kewajiban menghitung dan memotongnya ada di pemberi kerja (Pasal 7 ayat 1).
Untuk menghitung UP dan UPMK berikut potongannya, kalkulator pesangon PHK memakai lapisan yang sama. Kalau ada UPH, tambahkan dulu ke dasar hitungnya.
Sumber
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009, naskah lengkap, JDIH Kementerian Keuangan
- Status PP No. 68 Tahun 2009, Database Peraturan JDIH BPK
- Status PP No. 58 Tahun 2023, Database Peraturan JDIH BPK
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, peraturan.go.id
- Siaran Pers SP-33/2021 tentang UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak
- Ada UU HPP, Bagaimana Ketentuan Lapisan Tarif PPh untuk Pesangon?, DDTCNews
- Penarikan JHT Sekaligus Tetap Kena PPh 21 Final, Bukan Tarif Efektif, DDTCNews