Laporan 2 x 24 jam sesudah kecelakaan kerja menjawab satu pertanyaan: apa yang terjadi. Pertanyaan berikutnya, kenapa bisa terjadi, punya aturannya sendiri. Auditor SMK3 menagihnya lewat enam kriteria.
Dua pemeriksaan, dua pemiliknya
Pasal 11 UU Nomor 1 Tahun 1970 mewajibkan pengurus melaporkan tiap kecelakaan di tempat kerja yang dipimpinnya. Tata caranya diatur Permenaker Nomor 03/MEN/1998, yang di JDIH Kemnaker masih berstatus Berlaku.
Peraturan itu memisahkan dua pemeriksaan:
- Pemeriksaan oleh pengawas. Pasal 6 menyebut setiap kecelakaan yang dilaporkan wajib diperiksa dan dikaji pegawai pengawas ketenagakerjaan, tanpa kecuali.
- Pemeriksaan oleh perusahaan sendiri. Ini yang diatur PP Nomor 50 Tahun 2012 lewat kriteria 8.3, dan ini yang dinilai saat audit SMK3.
Satu hal sering kelewat: yang wajib dilaporkan bukan cuma kecelakaan yang melukai orang. Pasal 2 ayat (2) juga memasukkan kebakaran, peledakan, bahaya pembuangan limbah, dan kejadian berbahaya lainnya. Pasal 1 angka 2 mengartikan kejadian berbahaya lainnya sebagai kejadian potensial yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Kejadian nyaris celaka pun masuk hitungan. Pasal 4 memberi tenggat laporan tertulis 2 x 24 jam dan membolehkan laporan lisan lebih dulu.
Untuk laporan ke BPJS Ketenagakerjaan dan akibatnya kalau telat, lihat artikel laporan tahap I dan tahap II.
Enam kriteria yang ditagih auditor
Lampiran II PP 50/2012 menaruhnya di elemen 8, Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan:
| Kriteria | Isinya, diringkas | Mulai dinilai di tingkat |
|---|---|---|
| 8.3.1 | Ada prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja | Awal (64 kriteria) |
| 8.3.2 | Pemeriksaan dilakukan petugas atau Ahli K3 yang ditunjuk, atau pihak lain yang berkompeten dan berwenang | Transisi (122 kriteria) |
| 8.3.3 | Laporannya memuat sebab dan akibat, rekomendasi, dan jadwal perbaikan | Lanjutan (166 kriteria) |
| 8.3.4 | Penanggung jawab tindakan perbaikan sudah ditetapkan | Lanjutan |
| 8.3.5 | Tindakan perbaikan diberitahukan ke pekerja di lokasi kejadian | Lanjutan |
| 8.3.6 | Pelaksanaannya dipantau, didokumentasikan, dan diberitahukan ke seluruh pekerja | Lanjutan |
Susunan ini menjelaskan celah yang lazim. Di tingkat awal, perusahaan cukup punya prosedurnya. Isi laporan, siapa yang memperbaiki, dan apakah pekerja diberi tahu baru diperiksa di tingkat lanjutan. Jadi prosedur yang rapi di map bisa lolos audit tingkat awal, walau belum satu kecelakaan pun dibedah sampai akarnya. Cara kerja tiga tingkat itu dibahas di artikel audit SMK3.
Tiga lapis penyebab
PP 50/2012 tidak menetapkan metode. Salah satu panduan yang bisa dipakai adalah HSG245 dari Health and Safety Executive (HSE), regulator K3 Inggris. Panduan itu memilah penyebab menjadi tiga lapis:
Ingin mendalaminya lebih terstruktur? Taalenta punya kelas Contractor Safety Management System.
| Lapis | Artinya menurut HSG245 | Contoh tangga licin |
|---|---|---|
| Penyebab langsung | agen yang mencederai | permukaan anak tangga licin |
| Penyebab dasar | tindakan atau kondisi tidak aman | tidak ada lapisan antiselip |
| Akar masalah | kegagalan manajemen, perencanaan, atau organisasi tempat kegagalan lain tumbuh | inspeksi rutin tidak pernah mencakup tangga |
HSE juga menegaskan bahwa investigasi yang menyimpulkan kesalahan operator sebagai satu-satunya penyebab jarang bisa diterima. Di balik kesalahan manusia selalu ada kondisi yang membuat kesalahan itu gampang terjadi.
Laporan yang berhenti di lapis pertama masih memenuhi bunyi kriteria 8.3.3, karena sebabnya tertulis. Hanya saja perbaikannya jadi tambal sulam, dan kejadian serupa tinggal menunggu giliran.
Seberapa dalam: ukur dari akibat terburuk
Menurut HSG245, kedalaman investigasi ditentukan akibat terburuk yang mungkin terjadi dan peluang kejadiannya terulang, bukan cedera yang kebetulan terjadi kali ini. Contohnya perancah roboh tanpa korban. Lukanya nol, tetapi potensinya cedera berat atau kematian.
| Tingkat investigasi | Yang terlibat |
|---|---|
| Minimal | penyelia terkait, mencari pelajaran |
| Rendah | penyelia atau atasan langsung, singkat, sampai tiga lapis penyebab |
| Menengah | penyelia, penasihat K3, dan perwakilan pekerja |
| Tinggi | tim gabungan di bawah pengawasan manajemen senior atau direksi |
Langkahnya empat: kumpulkan informasi sesegera mungkin selagi ingatan saksi masih segar, analisis, tentukan pengendalian risiko, lalu susun rencana tindakan dan jalankan. Langkah keempat inilah yang ditagih kriteria 8.3.4 sampai 8.3.6.
Topik ini juga dibahas di kelas Contractor Safety Management System. Kalau lebih enak melihat penjelasannya langsung, ada klipnya.
Sumber
- JDIH Kementerian Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, status Berlaku (Lampiran II kriteria 8.3 dan Tabel 1)
- JDIH Kementerian Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan, status Berlaku (Pasal 1, 2, 4, dan 6)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 11
- Health and Safety Executive, HSG245: Investigating accidents and incidents, panduan kerja untuk pemberi kerja, serikat pekerja, dan praktisi K3