Bukan cuma masa kerja dibagi dua belas. Halaman ini memeriksa dulu apakah Anda memang berhak, memakai dasar upah yang benar, lalu menunjukkan berapa PPh 21 yang benar-benar melekat pada THR dan berapa yang sebenarnya jatuh pada gaji bulan itu.
THR tidak dipajaki dengan tarif sendiri, ia menaikkan lapis tarif seluruh bulan itu. Akibatnya tarif yang lebih tinggi ikut mengenai gaji biasa Anda, sehingga potongan bulan THR terasa jauh lebih besar daripada perkiraan mana pun yang mengalikan satu tarif ke THR saja. Kelebihan itu tidak hilang: masa pajak terakhir menghitung ulang setahun penuh dan mengkreditkan seluruh potongan Januari sampai November. Kesalahan kedua yang sama seringnya: menyangka hak THR gugur begitu ada PHK. Pasal 7 ayat (1) justru mempertahankannya selama PHK terjadi dalam 30 hari sebelum hari raya, dan yang menentukan tanggalnya, bukan lamanya Anda bekerja.
Bukan take home pay. Pasal 3 ayat (2) menyebut dua bentuk saja: upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih, atau upah pokok termasuk tunjangan TETAP. Tunjangan tidak tetap seperti uang makan, transport, dan insentif kehadiran tidak ikut. Dan perhatikan satu hal yang membedakannya dari upah lembur: THR tidak punya aturan lantai 75 persen keseluruhan upah. Pada upah lembur, Pasal 32 ayat (4) PP 35/2021 menaikkan dasar perhitungan bagi pekerja yang gajinya banyak ditaruh di tunjangan tidak tetap. Untuk THR, aturan penolong seperti itu tidak ada, sehingga susunan komponen upah benar-benar menentukan besar kecilnya.
Dapat, dan proporsional. Ambangnya 1 bulan masa kerja secara terus menerus menurut Pasal 2 ayat (1), lalu Pasal 3 ayat (1) huruf b memberi rumusnya: masa kerja dibagi 12, dikali 1 bulan upah. Tujuh bulan berarti tujuh perdua belas. Angka 3 bulan yang masih sering dikutip berasal dari Permenaker PER.04/MEN/1994 yang sudah dicabut Pasal 12 peraturan ini pada 2016. Peraturan tidak mengatur pembulatan untuk bulan yang menggantung di tengah, dan halaman ini memakai bulan penuh.
Karena THR tidak dipajaki sendiri dengan tarif khusus. Menurut PP 58/2023 jo. PMK 168/2023, THR sekadar MENAMBAH penghasilan bruto bulan itu, lalu seluruh bruto bulan itu dikalikan tarif efektif rata-rata bulanan. Karena tarifnya berlapis, tambahan THR bisa mendorong bulan itu naik beberapa lapis sekaligus, dan tarif yang lebih tinggi itu mengenai gaji biasa Anda juga, bukan hanya THR-nya. Karena itu halaman ini memisahkan dua angka: PPh yang melekat pada THR, dan tambahan potongan yang sebenarnya jatuh pada gaji bulan itu.
Tidak. Kelebihan potongan di bulan THR adalah soal waktu, bukan beban tambahan. Pada masa pajak terakhir, umumnya Desember, PPh 21 dihitung ulang untuk setahun penuh dengan tarif Pasal 17 UU PPh, lalu seluruh potongan Januari sampai November menjadi kredit. Kalau potongan sepanjang tahun ternyata lebih besar daripada pajak setahun, selisihnya dikembalikan lewat perhitungan Desember itu. Untuk melihat angkanya, pakai kalkulator PPh 21 Masa Desember.
Semakin dekat gaji Anda ke batas lapis TER, semakin besar lonjakannya. Tabel di bawah dibangkitkan dari mesin yang menghitung hasil di atas, dengan anggapan masa kerja penuh, status TK/0, dan tidak ada penghasilan lain di bulan itu selain gaji dan THR. Kolom terakhir adalah bagian tambahan potongan yang jatuh pada gaji biasa, bukan pada THR, yaitu bagian yang paling sering disangka kesalahan payroll.
| Gaji dan THR sebulan | TER tanpa THR | TER dengan THR | PPh atas THR | Efektif atas THR | Jatuh pada gaji |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp5.000.000 | 0% | 2% | Rp200.000 | 4% | Rp100.000 |
| Rp8.000.000 | 1,5% | 7% | Rp1.000.000 | 12,5% | Rp440.000 |
| Rp12.000.000 | 4% | 9% | Rp1.680.000 | 14% | Rp600.000 |
| Rp20.000.000 | 9% | 16% | Rp4.600.000 | 23% | Rp1.400.000 |
| Rp35.000.000 | 14% | 22% | Rp10.500.000 | 30% | Rp2.800.000 |
Bergantung tanggalnya, bukan lamanya Anda bekerja. Pasal 7 ayat (1) memberi hak kepada pekerja PKWTT yang mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya. Di luar jendela 30 hari itu, haknya tidak lahir dari pasal ini. Ayat (3) menutup pintu yang berbeda: pekerja PKWT yang kontraknya BERAKHIR sebelum hari raya dikecualikan. Perhatikan kata berakhir, karena pekerja PKWT yang kontraknya masih berjalan pada hari raya tetap berhak lewat Pasal 2 ayat (2), yang menyebut PKWT sejajar dengan PKWTT.
Jawaban jujurnya: bergantung dokumen di perusahaan Anda. Pasal 7 ayat (1) berbicara tentang pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan ayat (2) menegaskan pemutusan itu dilakukan oleh pengusaha. Pengunduran diri tidak masuk ke bunyi itu. Tetapi Pasal 4 tetap berlaku: kalau perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan di perusahaan Anda memberikannya, yang itulah yang dipakai. Halaman ini sengaja tidak menjawab tidak berhak, karena itu akan lebih tegas daripada naskahnya sendiri.
Pasal 3 ayat (3) memberi dasarnya sendiri. Kalau masa kerja Anda 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan adalah rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya. Kalau kurang dari 12 bulan, rata-rata upah tiap bulan selama masa kerja. Satu langkah yang paling sering dilewatkan: rata-rata itu menggantikan upah sebulan, BUKAN menggantikan perhitungan proporsional. Dengan masa kerja 8 bulan dan rata-rata Rp4.500.000, THR-nya delapan perdua belas dari Rp4.500.000, yaitu Rp3.000.000, bukan Rp4.500.000.
Dendanya 5 persen dari total THR, dikenakan sekali sejak berakhirnya batas waktu, bukan per hari dan tidak berbunga: naskah Pasal 10 ayat (1) Permenaker 6/2016, yang sama bunyinya dengan Pasal 62 ayat (1) PP 36/2021, tidak menyebut satu pun angka harian. Ayat (2) menegaskan denda itu tidak menghapus kewajiban membayar THR-nya. Dan ayat (3) menyebut denda tersebut dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh menurut peraturan perusahaan atau PKB, jadi ia belum tentu jatuh ke rekening Anda sendiri. Batas waktunya paling lambat 7 hari sebelum hari raya, menurut Pasal 5 ayat (4).
Tidak. Pasal 1 angka 1 menyebut THR Keagamaan sebagai pendapatan NON UPAH, sehingga ia bukan dasar perhitungan iuran BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Kalau di slip gaji bulan THR iuran BPJS Anda naik, yang naik seharusnya bukan karena THR. Potongan yang memang bertambah karena THR hanya PPh 21, dan itulah yang dihitung halaman ini.
Tidak boleh turun dari kebiasaan itu. Pasal 4 menyatakan bahwa apabila penetapan nilai THR berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau KEBIASAAN yang telah dilakukan lebih besar daripada nilai menurut Pasal 3 ayat (1), yang dibayarkan adalah yang lebih besar itu. Angka peraturan adalah batas bawah, bukan patokan yang boleh dipakai untuk menurunkan hak yang sudah berjalan.
Tidak, kalau masa kerjanya berlanjut. Pasal 8 menyatakan pekerja yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut berhak atas THR di perusahaan yang baru, apabila dari perusahaan yang lama ia belum mendapatkan THR. Isi masa kerja gabungan Anda, bukan masa kerja di perusahaan yang sekarang saja.
Karena THR Natal wajib dibayar paling lambat 7 hari sebelum hari raya, jadi ia selalu jatuh di Desember, yang umumnya masa pajak terakhir. Pada masa itu PPh 21 tidak memakai tarif efektif bulanan sama sekali: ia dihitung setahun penuh dengan tarif Pasal 17 UU PPh, dikurangi seluruh potongan Januari sampai November. Angka itu butuh penghasilan setahun dan potongan yang sudah berjalan, yang tidak diminta di halaman ini. Jadi potongannya sengaja tidak ditampilkan, bukan ditebak. Kalkulator PPh 21 Masa Desember yang menjawabnya.
Rujukan ringkas. Penjelasannya ada di pertanyaan yang sering muncul di atas, supaya tidak ditulis dua kali.
Ini alat bantu, bukan nasihat hukum atau nasihat pajak. Hasilnya hanya seakurat isian Anda. Halaman ini menghitung batas bawah menurut peraturan; perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB boleh memberi lebih besar. Potongan PPh 21 yang ditampilkan adalah pemotongan bulanan, dan jumlah pajak Anda yang sebenarnya baru selesai pada perhitungan masa pajak terakhir. Kalau THR yang Anda terima berbeda jauh dari hasil di sini, jalurnya perundingan bipartit, lalu mediasi di dinas ketenagakerjaan, lalu Pengadilan Hubungan Industrial. Untuk kasus yang menyangkut hak Anda sendiri, bicarakan dengan pendamping hukum atau serikat pekerja.
Butuh yang lebih dari sekadar hitungan?
Kalau persoalan Anda menyangkut kasus nyata di perusahaan, kami menyediakan konsultasi dan pelatihan yang disusun khusus, dibawakan langsung oleh expert yang menanganinya sehari-hari.
Konsultasi & layanan korporat