Bandingkan Metode PPh 21: Gross, Gross Up, Net

Sudah tidak benar. Aturan itu memang lama berlaku, dan masih ditulis di banyak artikel sampai hari ini, termasuk pada versi pertama halaman kami sendiri.

Yang mengubahnya adalah rezim natura dan kenikmatan lewat PP 55/2022 dan PMK 66/2023. Semua kenikmatan kini menjadi penghasilan bagi penerimanya sekaligus biaya bagi pemberinya. Karena PPh 21 yang ditanggung perusahaan adalah kenikmatan, ia ikut aturan itu.

Akibatnya dikotomi lama antara "ditanggung" dan "ditunjang" runtuh: keduanya sama-sama penghasilan karyawan, sama-sama biaya perusahaan, dan angkanya sama persis.

Tuan G, pegawai tetap PT T, status TK/0. Kebijakan PT T menanggung PPh 21 seluruh karyawan. Agustus 2024 ia menerima gaji Rp51.827.997.

Alat ini mengeluarkan ketiga angka itu persis. Kalau suatu saat tidak lagi cocok, yang berubah seharusnya aturannya, bukan alatnya.

Bentuk dan administrasinya, bukan hasilnya.

Gross up muncul sebagai tunjangan pajak di slip gaji. Uangnya mengalir lewat pegawai, dan ini yang lazim dipakai kalau kesepakatannya berbunyi "gaji bersih sekian".

Net berarti perusahaan menanggung pajaknya langsung, tanpa komponen tunjangan di slip. Secara pajak hasilnya sama, tapi slip gaji dan perjanjian kerjanya berbeda bunyi.

Yang benar-benar berbeda angkanya cuma gross: di sana pajaknya keluar dari kantong karyawan, sehingga biaya perusahaan lebih kecil dan take home pay karyawan lebih kecil.

Alat ini membandingkan satu masa pajak dan hanya komponen PPh 21-nya. Yang belum masuk:

• iuran BPJS porsi perusahaan dan karyawan, yang juga menggeser biaya dan take home pay. Untuk itu pakai Kalkulator Gaji Bersih (PPh 21 & BPJS)
• penyesuaian masa pajak terakhir, yang memakai tarif Pasal 17 dan bisa memunculkan kurang atau lebih bayar. Untuk itu pakai Kalkulator PPh 21 Masa Desember
• THR, bonus, dan penghasilan tidak teratur lain

Perbandingan metode tetap sahih pada masa pajak biasa, tapi biaya setahun penuh perlu memperhitungkan ketiganya.