Bayar Freelancer atau Jasa, Potong Pajak Berapa?

Anda membayar siapa

Ini percabangan pertama, dan yang paling menentukan.

Untuk apa

Konstruksi dan sewa punya rezim sendiri, tidak peduli siapa penerimanya.

Nilai yang akan dibayar

Nilai bruto sebelum potong pajak, dan tidak termasuk PPN.

Identitas penerima

Menentukan apakah tarifnya dinaikkan. Aturannya sudah berubah, penjelasannya ada di bawah.

Penerima punya NPWP Penerima memberi NIK yang sudah terpadan Hanya berlaku untuk orang pribadi. Sepanjang NIK-nya terpadan dengan sistem DJP, tarif 20 persen lebih tinggi tidak dikenakan meski tanpa NPWP.

Invoice ini termasuk upah orang lain atau material Keluarkan upah pihak lain dan material dari dasar pajak Boleh, TAPI syaratnya ketat: nilainya harus tertuang dalam kontrak DAN dibuktikan faktur tagihan dari pihak yang dipekerjakan serta faktur pembelian materialnya. Tanpa bukti itu, seluruh nilai invoice menjadi dasar pajak.

Anda terlanjur menjanjikan nilai bersih Hitung bruto yang harus disepakati (gross up) Untuk kasus "saya bayar Anda sekian bersih". Pajaknya jadi beban Anda, dan brutonya tidak bisa dikira-kira karena tarifnya berlapis.

Pertanyaan yang sering muncul

Pajak mana yang berlaku, dan kenapa sering tertukar?

Yang Anda bayar	Pajaknya	Tarif	Sifat
Orang pribadi, jasa umum	PPh 21 Bukan Pegawai	Pasal 17 atas 50% bruto	Kredit pajak
Badan usaha, jasa umum	PPh 23	2%, tanpa NPWP 4%	Kredit pajak
Jasa konstruksi	PPh 4 ayat (2)	1,75% s.d. 4%	Final
Sewa tanah atau bangunan	PPh 4 ayat (2)	10%	Final

Beda "final" dan "kredit pajak" itu penting bagi penerimanya. Pajak final selesai di situ dan tidak bisa dikreditkan. Yang bukan final akan diperhitungkan kembali di SPT Tahunan penerimanya, jadi bukti potong wajib Anda berikan.

Kenapa dasarnya cuma 50 persen untuk orang pribadi?

Karena penghasilan bukan pegawai dianggap sudah memuat unsur biaya untuk memperoleh penghasilan itu sendiri. PMK 168/2023 menetapkan dasar pemotongannya 50 persen dari penghasilan bruto, lalu dikenakan tarif progresif Pasal 17.

Aturan ini berubah dan banyak yang masih memakai cara lama. Dahulu bukan pegawai dibedakan menjadi berkesinambungan dan tidak, dan yang berkesinambungan dihitung kumulatif dengan bulan-bulan sebelumnya. PMK 168/2023 menghapus pembedaan itu: satu rumus, per masa pajak, tidak kumulatif, dan tidak ada pengurang PTKP.

Invoice saya termasuk upah tukang dan material, apakah semuanya kena pajak?

Tidak, asalkan bisa dibuktikan. Ini contoh resmi dari DJP sendiri:

Tuan V mengerjakan jasa perawatan AC untuk PT E senilai Rp10.000.000. Ia mempekerjakan ahli kelistrikan dengan upah Rp4.500.000 dan mengganti komponen AC seharga Rp1.000.000, keduanya tertuang dalam kontrak dan dibuktikan faktur.

Dasar pemotongan = 50% x (Rp10.000.000 − (Rp4.500.000 + Rp1.000.000)) = Rp2.250.000
PPh 21 = 5% x Rp2.250.000 = Rp112.500

Tanpa pengecualian itu dasarnya Rp5.000.000 dan pajaknya Rp250.000, lebih dari dua kali lipat.

Syaratnya ketat dan disebut di contoh yang sama: nilainya harus ada di kontrak dan dibuktikan dengan faktur tagihan dari pihak yang dipekerjakan serta faktur pembelian materialnya. Karena itu di alat ini pengecualiannya harus Anda nyalakan sendiri.

Penerima tidak punya NPWP, apa benar dipotong 20 persen lebih tinggi?

Sekarang biasanya tidak, dan ini yang paling sering salah.

Ketentuan tarif 20 persen lebih tinggi memang masih hidup di Pasal 21 UU PPh sebagaimana diubah UU HPP, tapi tidak diatur lebih lanjut dalam PMK 168/2023. Yang menentukan praktiknya adalah Pengumuman Dirjen Pajak Nomor PENG-6/PJ.09/2024: dalam aplikasi e-Bupot 21/26, sepanjang penerima memberikan NIK yang sudah terpadan dengan sistem DJP, tarif lebih tinggi itu tidak dikenakan meskipun tanpa NPWP.

Setelah pemadanan NIK dan NPWP, praktis hampir semua orang pribadi lolos dari kenaikan ini. Kalkulator yang otomatis menambah 20 persen begitu kotak NPWP tidak dicentang akan melebihkan potongan Anda. Di sini keduanya ditanyakan terpisah.

Untuk PPh 23 aturannya berbeda dan tetap berlaku: tanpa NPWP tarifnya 100 persen lebih tinggi, jadi 4 persen.

Dari mana angkanya, dan seberapa bisa dipercaya?

Bagian	Sumber	Keyakinan
PPh 21 Bukan Pegawai	PMK 168/2023 dan contoh resmi DJP	Primer
PPh 23 jasa	UU PPh Pasal 23	Sekunder
PPh 4(2) konstruksi	PP 9/2022	Sekunder
PPh 4(2) sewa	UU PPh Pasal 4 ayat (2)	Sekunder

Rumus PPh 21 bukan pegawai dan contoh pengecualian material diambil langsung dari materi PMK 168/2023 terbitan DJP, bukan dari ringkasan pihak ketiga. Bagian yang ditandai sekunder dihimpun dari publikasi dan akan kami naikkan ketelitiannya.

Dasar & peninjauan

PPh 21 bukan pegawai: PMK 168/2023: tarif Pasal 17 x (penghasilan bruto x 50%), per masa pajak, tidak kumulatif, tanpa pengurang PTKP
Pengecualian upah pihak lain dan material: Contoh penghitungan resmi DJP dalam materi PMK 168/2023, dengan syarat kontrak dan faktur
Tarif lebih tinggi tanpa NPWP: UU PPh Pasal 21 s.t.d.t.d. UU HPP, dikecualikan oleh PENG-6/PJ.09/2024 sepanjang NIK terpadan
PPh 23 dan PPh 4 ayat (2): UU PPh Pasal 23 · PP 9/2022 · sumber sekunder
Alat terkait: Kalkulator Gaji Bersih (PPh 21 & BPJS) kalau yang Anda bayar adalah pegawai tetap, bukan pekerja lepas
Terakhir ditinjau: 3 September 2026

Butuh yang lebih dari sekadar hitungan?

Kalau persoalan Anda menyangkut kasus nyata di perusahaan, kami menyediakan konsultasi dan pelatihan yang disusun khusus, dibawakan langsung oleh expert yang menanganinya sehari-hari.

Konsultasi & layanan korporat

Perkiraan, bukan nasihat pajak. Penentuan jenis jasa dan kualifikasi penyedia bisa berbeda pada kasus tertentu, dan sebagian jasa punya perlakuan khusus yang tidak dicakup di sini. Untuk transaksi bernilai besar, pastikan ke konsultan pajak Anda.

Cek Pajak Bayar Jasa & Freelancer

Pertanyaan yang sering muncul

Dasar & peninjauan

Tools terkait

Kelas terkait

Expert terkait