Pertanyaan yang sering muncul
Klik untuk membuka.
Apa itu tarif efektif rata-rata (TER)?
Sejak PP 58/2023, PPh 21 bulanan dihitung dengan mengalikan penghasilan bruto sebulan dengan satu tarif efektif dari tabel, bukan lagi lewat penghasilan neto disetahunkan. Tarifnya bergantung status PTKP: kategori A untuk TK/0, TK/1, K/0; kategori B untuk TK/2, TK/3, K/1, K/2; kategori C untuk K/3.
Iuran BPJS mana yang menambah penghasilan bruto PPh 21?
Iuran yang dibayar pemberi kerja untuk JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan menambah penghasilan bruto. Iuran JHT dan JP yang dibayar pemberi kerja tidak. Iuran yang dipotong dari karyawan juga tidak mengurangi bruto bulanan; pengurangnya baru diperhitungkan pada masa pajak terakhir di bulan Desember.
Kenapa dasar iuran tiap program BPJS berbeda?
Karena batas upahnya berbeda. BPJS Kesehatan memakai batas upah tersendiri, Jaminan Pensiun memakai batas yang lain dan disesuaikan tiap tahun, sedangkan JHT, JKM, dan JKK tidak dibatasi. Menyamakan ketiganya adalah kesalahan yang paling sering terjadi.
Kenapa hasil bulan Desember berbeda?
Sebelas bulan pertama memakai tarif efektif bulanan. Pada masa pajak terakhir, pemberi kerja menghitung ulang secara setahun penuh dengan tarif Pasal 17, memperhitungkan biaya jabatan, iuran pensiun yang dibayar pekerja, dan PTKP, lalu menyesuaikan selisihnya. Alat ini menghitung masa pajak biasa, bukan penyesuaian Desember.
Dari mana angka-angka ini diambil?
Tabel tarif efektif diambil dari Buku Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26 terbitan Direktorat Jenderal Pajak, seluruh 125 lapisnya, dan diuji kesinambungan batasnya. Tarif iuran BPJS saat ini masih bersumber dari rujukan pihak ketiga yang saling bersesuaian, dan itu ditandai terbuka pada setiap barisnya. Akurasinya terus ditingkatkan.
Alat ini memakai metode yang mana, dan apa saja pilihannya?
Alat ini memakai metode gross: pajaknya menjadi beban karyawan dan dipotong dari gajinya, sehingga yang diterima adalah bruto dikurangi PPh 21. Ini yang paling lazim, dan yang orang maksud ketika bilang "gaji dipotong pajak".
Ada dua metode lain, dan bedanya bukan cuma soal siapa yang membayar:
| Metode | Yang menanggung | Take home pay | Boleh dibiayakan |
|---|---|---|---|
| Gross (alat ini) | Karyawan | Bruto dikurangi PPh 21 | Tidak berlaku |
| Gross up | Perusahaan lewat tunjangan pajak | Sesuai kesepakatan bersih | Ya |
| Net (ditanggung perusahaan) | Perusahaan langsung | Sesuai kesepakatan bersih | Ya |
Koreksi. Versi pertama halaman ini menulis bahwa metode net tidak boleh dibiayakan. Itu aturan lama dan sudah tidak berlaku. Sejak PP 55/2022 jo. PMK 66/2023, PPh 21 yang ditanggung perusahaan adalah kenikmatan yang menjadi penghasilan karyawan sekaligus biaya perusahaan, dan materi resmi DJP untuk PMK 168/2023 menghitungnya secara full gross up. Gross up dan net kini menghasilkan angka yang sama.
Untuk melihat ketiganya berdampingan beserta biaya perusahaannya, pakai Bandingkan Metode PPh 21: Gross, Gross Up, Net. Untuk menghitung tunjangan pajaknya saja, pakai Kalkulator Gross Up PPh 21.
Kalau yang Anda bayar bukan pegawai tetap melainkan freelancer, tenaga ahli, atau vendor, aturannya sama sekali berbeda. Pakai Cek Pajak Bayar Jasa & Freelancer.
Dasar & peninjauan
- Tarif efektif PPh 21
- PP 58/2023 jo. PMK 168/2023. Tabel diambil dari Buku Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26 terbitan Direktorat Jenderal Pajak, seluruh 125 lapisnya
- Komponen penambah bruto
- Buku yang sama, bagian Komponen Penghasilan Bruto
- Tarif iuran BPJS
- Masih rujukan pihak ketiga yang saling bersesuaian, belum dicocokkan ke terbitan resmi BPJS. Ditandai terbuka pada tiap barisnya di panel hasil
- Metode yang dipakai
- Gross, pajak dipotong dari gaji karyawan. Untuk metode gross up lihat Kalkulator Gross Up PPh 21; untuk pembayaran ke bukan pegawai lihat Cek Pajak Bayar Jasa & Freelancer
- Terakhir ditinjau
- 2 September 2026
Kelas terkait
Alat ini menghitung, kelas berikut menjelaskan alasannya dan menangani kasus yang tidak bisa diwakili satu formulir.
Frontier AI for Finance Leaders: Otomasi Reporting, Review Dokumen & Kontrol Pembayaran Lintas Negara
Paham CoreTax : Menyederhanakan Proses Pajak di Tahun 2026
PPh Potput - Unifikasi & 21 dengan Coretax
Expert terkait
Rinaldi
AI Engineer, Data Analyst, Data Scientist, Machine Learning Engineer, Data Engineer, Power BI, Power Apps, Power Automate, Excel, Looker Studio, Microsoft 365 Developer, Python, SQL
Satyo Wicaksono
Praktisi Finance, Accounting & Taxation
Ikhwan Catur Rahmawan
Accounting and Tax, Business Management, Business Law, Public Speaking
Butuh yang lebih dari sekadar hitungan?
Kalau persoalan Anda menyangkut kasus nyata di perusahaan, kami menyediakan konsultasi dan pelatihan yang disusun khusus, dibawakan langsung oleh expert yang menanganinya sehari-hari.
Konsultasi & layanan korporatAlat bantu, bukan penetapan resmi. Hasil di sini mengikuti tarif efektif bulanan untuk pegawai tetap pada masa pajak biasa. Bulan Desember dihitung berbeda, memakai penghitungan setahun penuh dengan tarif Pasal 17 beserta biaya jabatan dan PTKP, dan itu di luar cakupan alat ini. Kasus khusus seperti pegawai tidak tetap, bukan pegawai, pesangon, atau pegawai yang masuk atau berhenti di tengah tahun juga belum ditangani. Tarif iuran BPJS masih bersumber dari rujukan pihak ketiga dan sedang ditingkatkan; batas upah Jaminan Pensiun disesuaikan tiap tahun. Untuk pelaporan yang mengikat, cocokkan dengan kalkulator resmi DJP atau konsultan pajak Anda.