Login / Daftar ID | EN
Izin Pertambangan Rakyat: Tenggat 3 Bulan, Batas Luas, dan Larangannya
Foto: Pexels
Hukum Perizinan

Izin Pertambangan Rakyat: Tenggat 3 Bulan, Batas Luas, dan Larangannya

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sering dianggap garis finis. Surat keputusannya sudah di tangan, jadi urusan izin dianggap beres. Padahal sejak tanggal terbit itu jam sudah berjalan. Undang-undang memberi pemegang IPR tiga bulan untuk mulai menambang, dan sebelum alat pertama bergerak, ada dokumen yang wajib disusun.

Artikel ini merangkum angka dan larangan yang berlaku per November 2026, setelah dua perubahan terakhir: UU 2/2025 (perubahan keempat UU Minerba) dan PP 39/2025 (perubahan kedua PP 96/2021).

Batas yang sudah terkunci di undang-undang

Hal Ketentuan Dasar
Siapa yang boleh orang perseorangan penduduk setempat, atau koperasi yang anggotanya penduduk setempat Pasal 67 UU 3/2020
Luas maksimum perseorangan 5 hektare, koperasi 10 hektare Pasal 68 ayat (1) UU 3/2020
Jangka waktu paling lama 10 tahun, bisa diperpanjang 2 kali, masing-masing 5 tahun Pasal 68 ayat (2) UU 3/2020
Jumlah izin satu pemohon hanya bisa mendapat satu IPR Pasal 62 ayat (4) PP 96/2021
Lokasi hanya di wilayah yang sudah ditetapkan sebagai WPR Pasal 62 ayat (2) PP 96/2021

UU 2/2025 tidak mengubah pasal-pasal di atas. Yang berubah lewat PP 39/2025 adalah syarat lokasinya: permohonan kini hanya bisa diajukan di WPR yang sudah punya dokumen pengelolaan WPR yang ditetapkan Menteri. Jadi WPR yang baru ditetapkan di atas peta belum cukup.

Di atas kertas izinnya diberikan Menteri. Dalam praktik, yang menerbitkan adalah pemerintah provinsi lewat pendelegasian Perpres 55/2022, dan dokumen pengelolaan WPR itulah acuan provinsi saat menerbitkan IPR (Kepmen ESDM 174.K/MB.01/MEM.B/2024, Diktum Ketiga).

Tiga bulan pertama setelah IPR terbit

Pasal 65 PP 96/2021, dalam bunyi setelah PP 39/2025, mengatur urutannya:

  1. Susun rencana penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR. Isinya paling sedikit lima: metode penambangan, peralatan dan perlengkapan, jadwal kerja, kebutuhan personil, serta biaya atau permodalan.
  2. Serahkan rencana itu ke pemerintah provinsi. Pedoman Kepmen ESDM 174 menyebut penambangan baru dimulai setelah dokumen ini disampaikan.
  3. Mulai menambang paling lambat 3 bulan setelah IPR diterbitkan. Tenggat ini tertulis di Pasal 70 huruf a UU 3/2020 dan diulang di Pasal 65 ayat (1) PP 96/2021.

Karena tenggatnya dihitung dari tanggal terbit, waktu menyusun rencana ikut memakan jatah tiga bulan itu. Pemerintah provinsi bertugas membina penyusunannya, jadi minta pendampingan sejak awal lebih aman daripada menunggu.

Kewajiban yang berjalan selama izin hidup

Kewajiban Dasar
Patuh aturan keselamatan pertambangan dan pengelolaan lingkungan Pasal 70 huruf b UU 3/2020
Mengelola lingkungan hidup bersama Menteri Pasal 70 huruf c
Membayar Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA), pungutan daerah provinsi Pasal 70 huruf d; Kepmen ESDM 174 Lampiran VI
Melapor kegiatan secara berkala; pedoman menetapkan tiap 3 bulan ke provinsi Pasal 70 huruf e; format SK IPR di Kepmen ESDM 174 Lampiran II

Bukti lunas IPERA tiga tahun terakhir juga menjadi syarat perpanjangan, bersama peta koordinat, laporan lingkungan dan produksi, serta rencana penambangan untuk masa perpanjangan. Iuran yang tertunggak hari ini akan menahan perpanjangan nanti.

Empat larangan teknis dan satu larangan hukum

Pasal 66 ayat (2) PP 96/2021 menetapkan syarat teknis minimum:

  • tidak memakai bahan peledak;
  • tidak memakai bahan berbahaya beracun yang dilarang peraturan;
  • orang perseorangan tidak boleh menambang dengan metode bawah tanah (larangan ini menyebut perseorangan, bukan koperasi);
  • menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan.

Larangan kelima ada di Pasal 70A UU 3/2020: IPR tidak boleh dipindahtangankan ke pihak lain. Menjual atau "meminjamkan" izin ke pemodal dari luar daerah termasuk di sini.

Ingin mendalaminya lebih terstruktur? Taalenta punya kelas Hukum Pertambangan: Menavigasi Peraturan, Lisensi, dan Hak Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Kalau dilanggar

Pasal 151 UU Minerba, dalam bunyi UU 2/2025, menyebut pelanggaran Pasal 70 dan 70A bisa dikenai peringatan tertulis, denda, penghentian sementara, sampai pencabutan IPR. PP 39/2025 menambahkan dua hal. Pertama, Menteri boleh langsung mencabut izin tanpa tahap peringatan bila kegiatannya merusak lingkungan dan tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik (Pasal 188). Kedua, kewajiban kepada negara tetap harus dilunasi walaupun IPR sudah dicabut atau berakhir, dan bekas pemegang yang tetap menambang sesudahnya terhitung menambang tanpa izin lalu dikenai sanksi (Pasal 188A).

Untuk usaha batuan di luar skema tambang rakyat, jalurnya berbeda. Bandingkan dengan SIPB dan batas 50 hektarenya. Kalau lebih enak mendengar penjelasan kewajiban IPR langsung, ada klipnya di sini.

Sumber