Pesangon dibayar pengusaha. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dibayar lewat BPJS Ketenagakerjaan, dan keduanya dihitung terpisah. Banyak pekerja yang terkena PHK baru mencari tahu soal JKP ketika tenggat klaimnya hampir lewat, atau baru sadar alasan PHK-nya ternyata menutup hak itu. Berikut aturan yang berlaku per November 2026.
Dasar hukumnya sekarang
UU 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, diundangkan 28 Oktober 2026, mengatur JKP di Pasal 157 sampai 162: pemberi kerja wajib mengikutsertakan pekerjanya, manfaatnya berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja, sedangkan rinciannya diserahkan ke Peraturan Pemerintah. Selama PP baru belum terbit, Pasal 310 mempertahankan aturan pelaksana lama sepanjang tidak bertentangan. Rinciannya karena itu masih ada di PP 37/2021 sebagaimana diubah PP 6/2025 (diundangkan 7 Februari 2025).
Berapa yang diterima
Pasal 21 PP 6/2025: 60 persen upah setiap bulan, paling lama 6 bulan. Upah yang dipakai adalah upah terakhir yang dilaporkan pengusaha ke BPJS Ketenagakerjaan, dengan batas atas Rp5.000.000. Sebelum 2025, besarnya 45 persen untuk tiga bulan pertama dan 25 persen untuk tiga bulan berikutnya.
| Upah terakhir yang dilaporkan | Dasar hitung | Manfaat per bulan | Total 6 bulan |
|---|---|---|---|
| Rp3.500.000 | Rp3.500.000 | Rp2.100.000 | Rp12.600.000 |
| Rp5.000.000 | Rp5.000.000 | Rp3.000.000 | Rp18.000.000 |
| Rp9.000.000 | Rp5.000.000 | Rp3.000.000 | Rp18.000.000 |
Rp3.000.000 per bulan adalah batas tertinggi, bukan terendah. Perhatikan juga kata "dilaporkan": kalau upah yang dilaporkan ke BPJS lebih rendah dari upah sebenarnya, manfaatnya ikut kecil.
Siapa yang berhak
- Warga negara Indonesia, belum berusia 54 tahun saat didaftarkan, dan punya hubungan kerja dengan pengusaha (Pasal 4 ayat 2).
- Ikut program lain: di usaha besar dan menengah, peserta JKK, JHT, JP, dan JKM serta terdaftar JKN; di usaha mikro dan kecil, minimal JKK, JHT, dan JKM serta terdaftar JKN (Pasal 4 ayat 3).
- Masa iur minimal 12 bulan dalam 24 bulan kalender sebelum PHK (Pasal 19 ayat 3). Menurut Penjelasan PP 6/2025, 12 bulan itu boleh akumulasi dari beberapa perusahaan. Syarat lama "6 bulan berturut-turut" sudah dihapus.
- Bersedia bekerja kembali (Pasal 19 ayat 2).
Alasan PHK yang menutup hak
Pasal 20 ayat 1 mengecualikan PHK karena mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, atau meninggal dunia. Untuk pekerja kontrak (PKWT), Pasal 20 ayat 2 hanya memberi JKP kalau PHK dilakukan pengusaha sebelum jangka waktu kontrak berakhir. Kontrak yang selesai sesuai tanggalnya tidak memberi JKP, dan halaman resmi BPJS Ketenagakerjaan menyebut kasus ini secara eksplisit. Batas lama kontrak menurut UU baru dibahas di artikel PKWT yang berubah jadi PKWTT.
Ingin mendalaminya lebih terstruktur? Taalenta punya kelas Merancang Perjanjian Kerja dan Menerapkan Aturan PHK Sesuai Regulasi.
Tenggat dan bukti PHK
Klaim harus diajukan paling lama 6 bulan sejak PHK (Pasal 40, sebelumnya 3 bulan). Hak juga hilang kalau pekerja sudah mendapat pekerjaan baru. PHK dibuktikan dengan salah satu dokumen ini (Pasal 20 ayat 3):
- Bukti PHK diterima pekerja, ditambah tanda terima laporan PHK dari Kemnaker atau dinas ketenagakerjaan provinsi atau kabupaten/kota.
- Perjanjian bersama, ditambah akta bukti pendaftarannya di pengadilan hubungan industrial atau tanda terima laporan PHK dari instansi tadi.
- Petikan atau salinan putusan pengadilan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap.
PHK yang hanya disampaikan lisan menyulitkan klaim. Minta suratnya, dan tanyakan apakah PHK itu sudah dilaporkan ke dinas.
Kalau pengusaha menunggak iuran atau tidak mendaftarkan
- Menunggak iuran JKK sampai 3 bulan berturut-turut: BPJS Ketenagakerjaan tetap membayar manfaat, lalu pengusaha wajib melunasi tunggakannya (Pasal 39).
- Menunggak lebih dari 3 bulan: pengusaha wajib membayar manfaat lebih dulu, dan baru bisa meminta penggantian dari BPJS setelah melunasi tunggakan dan dendanya (Pasal 39).
- Perusahaan pailit atau tutup dengan tunggakan paling lama 6 bulan: manfaat tetap dibayar BPJS, sementara kewajiban pengusaha melunasi tunggakan tidak hapus (Pasal 39A, baru di PP 6/2025).
- Pekerja tidak pernah diikutsertakan: pengusaha wajib membayar sendiri manfaat uang tunai secara sekaligus ditambah pelatihan kerja, kecuali pengusaha usaha mikro (Pasal 37 PP 37/2021).
Dua catatan penutup
Iuran JKP 0,36 persen dari upah sebulan, terdiri dari 0,22 persen yang dibayar Pemerintah Pusat dan 0,14 persen hasil rekomposisi iuran JKK (Pasal 11). Tidak ada potongan tambahan dari gaji pekerja untuk program ini. Hak pesangon tetap dihitung sendiri menurut alasan PHK dan masa kerja; rinciannya ada di artikel tabel pesangon dan pengali alasan PHK.
Sumber
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (naskah dan Penjelasan), JDIH Kemenkeu, Pasal 4, 11, 19, 20, 21, 39, 39A, 40
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, JDIH Kemenkeu, Pasal 21 dan 37
- BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, diakses November 2026
- JDIH Kemnaker, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, status Berlaku, Pasal 157-162 dan 310