Kontrak pemberi pekerjaan dengan penyedia alih daya A selesai, penyedia B memenangi tender berikutnya, dan pekerja yang sama tetap berjaga di pos yang sama. Pertanyaan yang hampir selalu muncul: apakah pekerja mulai dari nol di penyedia baru, dengan kontrak baru, masa kerja baru, dan hak yang bisa ditawar ulang?
Jawabannya sudah lama "tidak", dan sejak akhir Oktober 2026 dasarnya bertambah kuat. UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan ditetapkan dan diundangkan 28 Oktober 2026 (LN 2026 Nomor 179). Menurut metadata JDIH Kementerian Ketenagakerjaan, UU ini mencabut UU 13/2003 seluruhnya dan mencabut ketentuan ketenagakerjaan dalam UU 6/2023.
Asal prinsipnya: Putusan MK 27/PUU-IX/2011
Mahkamah Konstitusi memutus perkara ini pada 17 Januari 2012. Pekerja alih daya berstatus PKWT dinyatakan harus dilindungi lewat prinsip pengalihan pelindungan hak (dikenal sebagai TUPE): selama obyek pekerjaannya masih ada, penyedia baru melanjutkan hubungan kerja tanpa menurunkan syaratnya, pekerja tidak diperlakukan sebagai karyawan baru, dan masa kerjanya tetap dihitung.
Ingin mendalaminya lebih terstruktur? Taalenta punya kelas Pahami Hukum Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial.
Prinsip itu kemudian dibakukan. PP 35/2021 Pasal 19 ayat (1) mewajibkan PKWT pekerja alih daya mensyaratkan pengalihan pelindungan hak apabila perusahaan alih daya berganti dan obyek pekerjaannya tetap ada. Ayat (2) menyebutnya jaminan kelangsungan bekerja. Ayat (3) menutup celahnya: bila pekerja tidak memperoleh jaminan itu, perusahaan alih daya bertanggung jawab atas pemenuhan hak pekerja.
Yang ditambahkan UU 27/2026
Pemberitaan CNBC Indonesia, CNN Indonesia, dan Fortune Indonesia atas naskah UU baru melaporkan tiga hal yang relevan untuk pergantian penyedia:
- Masa kerja di penyedia lama dihitung kumulatif dengan masa kerja di penyedia pengganti, sepanjang pekerjaannya tetap sama.
- Perusahaan alih daya dilarang memotong atau mengurangi hak normatif yang sudah diperjanjikan.
- PKWT dibatasi paling lama 2 tahun dengan dua kali perpanjangan masing-masing paling lama 1 tahun.
Dampak praktis poin pertama: penyedia pengganti tidak bisa "mereset" hitungan batas kontrak dengan menandatangani PKWT baru dari bulan nol.
| Situasi | Yang berlaku | Dasar |
|---|---|---|
| Penyedia berganti, pemberi kerja dan pekerjaan sama | Hak dialihkan, minimal setara penyedia lama | Putusan MK 27/PUU-IX/2011; PP 35/2021 Ps 19 ayat (1); UU 27/2026 |
| Penghitungan masa kerja | Kumulatif lintas penyedia | UU 27/2026 (sebagaimana diberitakan) |
| Penyedia baru tidak menjamin kelanjutan kerja | Perusahaan alih daya menanggung pemenuhan hak | PP 35/2021 Ps 19 ayat (3) |
| PKWT berakhir | Uang kompensasi 1 bulan upah per 12 bulan, proporsional | PP 35/2021 Ps 15 dan 16 |
| Pekerja alih daya dipakai di pekerjaan inti produksi | Hubungan kerja beralih ke pemberi pekerjaan | UU 27/2026 Ps 98 (CNN Indonesia) |
Yang belum terjawab
Teks yang beredar belum menjawab tegas apakah uang kompensasi PKWT pada akhir kontrak dihitung dari masa kerja kumulatif atau hanya dari masa kerja di penyedia yang bersangkutan. Rincian teknis alih daya juga masih menunggu peraturan pelaksana. Ada pula perbedaan cakupan: pemberitaan atas UU 27/2026 menyebut empat jenis jasa penunjang (kebersihan, katering pekerja, pengamanan, angkutan pekerja), sedangkan Permenaker 7/2026 yang terbit lebih dulu menyebut enam.
Yang bisa diperiksa sekarang
Bagi pemberi pekerjaan yang sedang menyiapkan tender ulang, beberapa hal ini layak masuk dokumen pengadaan: klausul pengalihan pelindungan hak bagi pekerja yang dilanjutkan, daftar masa kerja tiap pekerja dari penyedia lama, dan PKWT baru yang mencatat masa kerja sebelumnya. Bagi pekerja, simpan salinan PKWT lama dan slip gaji terakhir, karena keduanya bukti paling sederhana atas hak yang harus dilanjutkan.
Menurut pemberitaan yang sama, perusahaan diberi waktu satu tahun untuk menyesuaikan diri, dan perjanjian alih daya yang sudah berjalan tetap berlaku sampai berakhir. Karena naskah resminya masih baru, cocokkan bunyi pasalnya ke salinan resmi sebelum menyusun atau meninjau kontrak.
Sumber
- JDIH Kementerian Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (status, tanggal pengundangan, peraturan yang dicabut)
- JDIH DJSN, PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK (Pasal 15, 16, 18, 19)
- Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011 (terjemahan resmi MK)
- CNBC Indonesia, berita terbitnya UU Pelindungan Ketenagakerjaan (7 November 2026)
- CNN Indonesia, berita pembatasan pekerjaan alih daya dalam UU ketenagakerjaan baru (10 November 2026)
- Fortune Indonesia, berita berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026