Kontrak sudah ditandatangani, alat sudah dimobilisasi ke lokasi, lalu pemilik izin tambang bertanya: PJO Anda sudah disahkan? Banyak kontraktor baru sadar di titik itu bahwa izin usaha jasa saja belum cukup untuk mulai bekerja. Masih ada satu orang yang harus disahkan dulu, dan yang mengesahkannya bukan kantor pemerintah.
Kalau Anda sedang mengurus izinnya, urutan izin jasa pertambangan sudah dibahas di sertifikat standar atau IUJP. Artikel ini membahas langkah sesudahnya: orang-orang yang harus ditunjuk dan disahkan sebelum pekerjaan jalan.
Dua pemimpin di satu lokasi
Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 memisahkan dua jabatan puncak di lapangan.
Pemegang IUP atau IUPK wajib menunjuk Kepala Teknik Tambang (KTT) sebelum memulai kegiatan usaha (Pasal 10 ayat 1). KTT adalah pemimpin tertinggi di lapangan dan harus disahkan oleh Kepala Inspektur Tambang, disingkat KaIT (Pasal 7 dan Pasal 10). Ia juga wajib berkompetensi di bidang teknis pertambangan.
Ingin mendalaminya lebih terstruktur? Taalenta punya kelas K3 Migas dan Pertambangan.
Perusahaan jasa punya kewajiban serupa. Pemegang izin jasa wajib menunjuk Penanggung Jawab Operasional (PJO) sebagai pemimpin tertingginya di lapangan (Pasal 5 ayat 3 huruf b). Bedanya ada di Pasal 9 ayat 1: PJO disahkan oleh KTT, bukan oleh KaIT. Jadi KTT pemilik izin yang memutus PJO Anda layak atau tidak.
Siapa menunjuk, siapa mengesahkan
Kepmen ESDM 1827 K/30/MEM/2018 Lampiran I merinci prosedurnya untuk tiap jabatan.
| Jabatan | Ditunjuk oleh | Disahkan oleh |
|---|---|---|
| KTT | pemegang IUP | KaIT, atau Kepala Dinas atas nama KaIT |
| PJO | direksi perusahaan jasa pertambangan | KTT pemilik izin |
| Pengawas operasional | KTT | KaIT atau Kepala Dinas, lewat penerbitan KPO |
| Pengawas teknis | KTT | KTT |
Untuk KTT, Lampiran I memasang tenggat 2 hari untuk pengajuan, 10 hari untuk evaluasi, dan 2 hari untuk penerbitan surat pengesahan. Untuk PJO tidak ada tenggat di tingkat kementerian, karena seluruh prosesnya terjadi di antara Anda dan KTT.
Berkas PJO yang diminta KTT
Lampiran I menyebut syarat administratif PJO:
- calon adalah karyawan perusahaan jasa itu sendiri;
- daftar riwayat hidup;
- bagan organisasi di lokasi yang menunjukkan calon menduduki jabatan tertinggi;
- surat dukungan dari direksi dan surat pernyataan komitmen;
- syarat lain yang ditetapkan KTT.
Butir terakhir itu penting. Jenjang sertifikat yang wajib dipegang PJO juga ditentukan oleh KTT berdasarkan pertimbangan teknis. Dua pemilik izin bisa meminta jenjang yang berbeda untuk pekerjaan yang mirip, jadi tanyakan syaratnya sebelum menetapkan calon, bukan sesudahnya.
Untuk calon berkewarganegaraan asing, ada tambahan syarat: lulus uji kemahiran berbahasa Indonesia minimal tingkat madya dalam 6 bulan.
Jenjang KTT mengikuti ukuran tambang
Sertifikat yang wajib dipegang KTT naik seiring jumlah pekerja, di samping batas produksi dan metode tambangnya:
| Kelas KTT | Jumlah pekerja | Sertifikat minimal |
|---|---|---|
| III | sampai 50, tanpa bahan peledak | Pengawas Operasional Pertama (POP) |
| II | sampai 200 | Pengawas Operasional Madya (POM) |
| I | lebih dari 200, termasuk tambang bawah tanah | Pengawas Operasional Utama (POU) |
Pemilik izin yang tambangnya tumbuh dari 180 menjadi 230 pekerja perlu mengecek lagi kelas KTT-nya. Kelas itu bisa naik satu tingkat, berikut sertifikat yang wajib dipegang.
Kalau dilewati
Bab VI Permen 26/2018 menyusun sanksi administratif secara bertahap. Pertama, peringatan tertulis paling banyak tiga kali, masing-masing paling lama 30 hari kalender (Pasal 51). Kalau kewajibannya tetap belum dipenuhi, kegiatan usaha dihentikan sementara, sebagian atau seluruhnya (Pasal 52). Setelah itu izinnya bisa dicabut (Pasal 53). Kedua pasal terakhir menyebut pemegang izin jasa secara tegas.
Kepmen 1827 sendiri lahir pada 2018 sebagai pedoman kaidah teknik pertambangan yang baik, dengan tujuan yang diumumkan Kementerian ESDM: menekan kecelakaan kerja di tambang. Rantai pengesahan ini bagian dari tujuan itu. Setiap orang yang memimpin pekerjaan di lapangan punya atasan yang jelas dan sudah menilai kemampuannya.
Sumber
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, Lampiran I. JDIH Kementerian ESDM. https://jdih.esdm.go.id/storage/document/Keputusan%20Menteri%20ESDM%20Nomor%201827%20K%2030%20MEM%202018.pdf
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (BN 2018 No. 596). https://peraturan.go.id/files/bn596-2018.pdf
- Kementerian ESDM (30 Mei 2018). Triwulan I 2018, 5 Kepmen ESDM Diterbitkan untuk Pengelolaan Pertambangan Lebih Baik. https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/triwulan-i-2018-5-kepmen-esdm-diterbitkan-untuk-pengelolaan-pertambangan-lebih-baik
- Inspektur ID (31 Agustus 2020). Persetujuan Personil: PJO, ringkasan Kepmen 1827 Lampiran I halaman 24-26. https://www.inspektur.id/kaidah-teknik/persetujuan-personil/pjo