Menjelang SPT Tahunan, banyak pengeluaran yang terasa sebagai kebaikan ingin ikut dicatat sebagai biaya. Titik berangkat UU PPh justru sebaliknya. Pasal 9 ayat (1) huruf g menyatakan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Pengecualiannya hanya dua kelompok: zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, dan lima jenis sumbangan yang disebut Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai m.
Aturan pelaksananya baru saja berganti. PMK 114 Tahun 2025, ditetapkan 30 Desember 2025, mencabut PMK 254/PMK.03/2010 tentang tata cara pengurangan zakat dan PMK 76/PMK.03/2011 tentang pencatatan sumbangan. Daftar lembaga penerima zakat kini mengikuti PER-4/PJ/2026 tanggal 30 Maret 2026, yang menggantikan PER-04/PJ/2022 beserta seluruh perubahannya.
Kelompok 1: zakat dan sumbangan keagamaan wajib
PP 60/2010 Pasal 1 menyebut dua bentuk. Pertama, zakat atas penghasilan yang dibayar Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam atau Wajib Pajak badan dalam negeri milik pemeluk agama Islam, kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah. Kedua, sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama lain yang diakui di Indonesia, kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah. PMK 114/2025 Pasal 8 menegaskan zakat atas penghasilan termasuk zakat mal, dan badan dianggap memenuhi syarat bila dimiliki seluruhnya atau sebagian, langsung maupun tidak langsung, oleh pemeluk agama tersebut.
Ingin mendalaminya lebih terstruktur? Taalenta punya kelas Pahami Aturan Terbaru Pajak 2024 Agar Tidak Boncos.
Pasal 9 ayat (1) PMK yang sama memasang tiga syarat: pembayarannya tidak menyebabkan rugi fiskal pada tahun dibayarkan, didukung bukti pembayaran yang sah, dan diterima lembaga yang memiliki NPWP. Ayat (2) membatasi jumlahnya tidak melebihi besaran kewajiban menurut ketentuan agama masing-masing. Ayat (3) mengatur bila pembayaran itu membuat rugi: yang boleh dikurangkan hanya bagian yang tidak menyebabkan rugi fiskal.
Tiga hal yang tidak lolos:
- Zakat yang diberikan langsung kepada perorangan. PP 60/2010 Pasal 2 menyatakan pengeluaran yang tidak dibayarkan kepada lembaga resmi tidak dapat dikurangkan.
- Infak dan sedekah. Keduanya tidak masuk daftar pengecualian, berbeda dengan zakat.
- Zakat yang dibayar kepada lembaga sesudah lembaga itu dicoret dari daftar PER-4/PJ/2026, misalnya karena izin operasionalnya dicabut Kementerian Agama.
Bagi karyawan tetap, pensiunan, ASN, TNI, dan Polri yang membayar zakat lewat pemberi kerja, Pasal 12 ayat (3) mengizinkan pengurangannya langsung dalam penghitungan PPh Pasal 21. Di luar itu, pengurangan dilaporkan di SPT Tahunan tahun pembayarannya.
Kelompok 2: lima jenis sumbangan
| Pasal 6 ayat (1) | Jenis | Catatan |
|---|---|---|
| huruf i | Penanggulangan bencana nasional | bencana yang ditetapkan Pemerintah Pusat, lewat badan penanggulangan bencana atau pihak berizin |
| huruf j | Penelitian dan pengembangan | dilakukan di Indonesia, lewat lembaga litbang |
| huruf k | Pembangunan infrastruktur sosial | sarana atau prasarana untuk kepentingan umum yang nirlaba |
| huruf l | Fasilitas pendidikan | lewat lembaga pendidikan |
| huruf m | Pembinaan olahraga | lewat lembaga pembina olahraga prestasi |
Syaratnya di PMK 114/2025 Pasal 4 ayat (1): Wajib Pajak punya penghasilan neto fiskal menurut SPT Tahunan tahun sebelumnya, sumbangan tidak menyebabkan rugi pada tahun diberikan, didukung bukti yang sah, dan penerimanya ber-NPWP. Ayat (2) membatasi nilai keseluruhan kelima jenis itu paling tinggi 5 persen dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya. PP 93/2010 Pasal 4 menambahkan larangan: sumbangan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa tidak dapat dikurangkan.
Sebagai ilustrasi, perusahaan dengan penghasilan neto fiskal Rp2 miliar di SPT 2025 punya plafon gabungan Rp100 juta untuk kelima sumbangan sepanjang 2026. Perusahaan yang tahun lalu rugi fiskal tidak punya plafon sama sekali.
Zakat dan sumbangan tidak diperlakukan sama
| Zakat dan sumbangan keagamaan wajib | Lima jenis sumbangan | |
|---|---|---|
| Wajib laba fiskal tahun lalu | tidak | ya |
| Plafon | sebesar kewajiban menurut agama | 5% penghasilan neto fiskal tahun lalu, gabungan |
| Boleh menimbulkan rugi fiskal | tidak | tidak |
| Penerima | lembaga dalam daftar PER-4/PJ/2026, ber-NPWP | lembaga sesuai jenisnya, ber-NPWP |
Isi bukti pembayaran
PMK 114/2025 Pasal 18 ayat (2) mewajibkan bukti pembayaran zakat memuat paling sedikit: nomor dan tanggal, NPWP atau NIK serta nama lengkap pembayar, jumlah pembayaran, nama dan NPWP lembaga penerima, dan tanda tangan petugas lembaga atau validasi pembayaran.
Pengeluaran yang tidak memenuhi syarat menjadi koreksi positif di rekonsiliasi fiskal; caranya dibahas di koreksi fiskal positif dan negatif.
Sumber
- Direktorat Jenderal Pajak, Salinan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh)
- JDIH Kementerian Keuangan, PP Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
- JDIH Kementerian Keuangan, PP Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
- JDIH Kementerian Keuangan, PMK Nomor 114 Tahun 2025
- JDIH Kementerian Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2026