Surat dari KPP berjudul SP2DK sering bikin panik. Padahal yang paling menentukan bukan isi suratnya, melainkan tanggalnya. Begini siklusnya menurut aturan yang berlaku sejak 1 Januari 2026.
Apa itu SP2DK
SP2DK adalah surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengirim surat ini ketika data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum cocok dengan laporan Anda. Dasar hukumnya PMK 111/2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Permintaan penjelasan termasuk satu dari sepuluh kegiatan pengawasan, bersama pembahasan, kunjungan, imbauan, dan teguran.
SP2DK bukan surat ketetapan pajak. Surat ini tidak menagih utang pajak. DJP meminta Anda menjelaskan data tertentu.
Ingin mendalaminya lebih terstruktur? Taalenta punya kelas Hadapi SP2DK & Pemeriksaan Pajak.
Cara SP2DK sampai ke Anda
Pasal 5 PMK 111/2025 menyebut lima jalur pengiriman: Akun Wajib Pajak, email terdaftar, faksimile, pos atau kurir, dan penyerahan langsung. Penyerahan langsung boleh diterima Anda, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga dewasa.
Tenggat dihitung sejak peristiwa paling awal dari kelima jalur itu. Surat di Akun Wajib Pajak bisa terbit lebih dulu daripada kiriman pos. Karena itu, buka akun Anda secara rutin.
Tenggat 14 hari dan perpanjangan 7 hari
Pasal 6 memberi waktu paling lama 14 hari untuk menanggapi. Anda boleh meminta tambahan paling lama 7 hari lewat pemberitahuan tertulis ke KPP penerbit. KPP harus menerima pemberitahuan itu sebelum masa 14 hari berakhir.
Hak perpanjangan ini baru. Dulu, SE-05/PJ/2022 memberi 14 hari kalender tanpa hak perpanjangan. Kepala KPP hanya bisa menerima tanggapan terlambat dengan pertimbangan tertentu.
| Tahap | Batas waktu | Dasar |
|---|---|---|
| Tanggapan Wajib Pajak | Paling lama 14 hari sejak SP2DK disampaikan | PMK 111/2025 Pasal 6 |
| Perpanjangan | Paling lama 7 hari, diajukan sebelum hari ke-14 | PMK 111/2025 Pasal 6 |
| Penyusunan LHP2DK oleh KPP | Paling lama 44 hari kerja sejak SP2DK disampaikan | SE-8/PJ/2026 |
| Perpanjangan LHP2DK | 22 hari kerja, atas pertimbangan kepala KPP | SE-8/PJ/2026 |
Bentuk dan saluran tanggapan
PMK 111/2025 mengenal dua bentuk tanggapan. Anda bisa memenuhi kewajiban perpajakan yang diminta, menyampaikan penjelasan, atau melakukan keduanya. Jika Anda tidak setuju dengan data DJP, lampirkan bukti atau dokumen pendukung.
Tanggapan bisa masuk lewat lima saluran:
- Akun Wajib Pajak, jika sudah diaktivasi;
- pos, jasa ekspedisi, atau kurir dengan bukti kirim;
- langsung saat petugas berkunjung;
- datang ke KPP atau KP2KP;
- video conference.
Anda juga boleh menanggapi lebih dari satu kali. Cara ini berguna ketika dokumen pendukung baru lengkap belakangan.
Jika tidak menanggapi
Pasal 6 ayat (11) membuka langkah lanjutan. DJP bisa menggelar pembahasan, melakukan kunjungan, atau keduanya. Langkah ini berlaku saat tanggapan tidak sesuai permintaan, ada data tambahan, atau Anda tidak menanggapi sampai tenggat lewat.
DDTCNews melaporkan pedoman SE-8/PJ/2026 juga menyebut risiko lebih berat. Wajib Pajak tanpa tanggapan berpotensi diusulkan untuk pemeriksaan, atau untuk pembatasan dan pemblokiran layanan tertentu.
LHP2DK dan usulan tindak lanjut
DJP menerbitkan SE-8/PJ/2026 pada 15 Juli 2026. Surat edaran ini mencabut SE-05/PJ/2022 dan tiga surat edaran lain. Pedoman ini mewajibkan petugas menyusun LHP2DK. Laporan ini mencatat pelaksanaan dan hasil permintaan penjelasan, lalu memuat simpulan dan usulan.
Pasal 8 ayat (1) PMK 111/2025 memuat 17 kemungkinan usulan. Beberapa di antaranya:
- menyelesaikan kegiatan permintaan penjelasan;
- mengubah data secara jabatan;
- mengukuhkan atau mencabut status PKP secara jabatan;
- membatasi atau memblokir layanan publik tertentu;
- melakukan pemeriksaan;
- melakukan pemeriksaan bukti permulaan.
Setelah kegiatan selesai, DJP menerbitkan surat pemberitahuan perkembangan pelaksanaan. Jika usulannya pemeriksaan, prosesnya berpindah ke aturan pemeriksaan, yaitu PMK 15/2025 tentang Pemeriksaan Pajak.
Langkah praktis
Catat tanggal paling awal SP2DK sampai ke Anda. Cocokkan data dalam surat dengan pembukuan, SPT, dan bukti potong. Putuskan sejak awal: Anda akan memenuhi kewajiban, menjelaskan dengan bukti, atau menggabungkan keduanya. Jika butuh waktu, ajukan perpanjangan secara tertulis sebelum hari ke-14.
Artikel ini berisi informasi umum. Kondisi setiap Wajib Pajak berbeda, jadi rujuk teks peraturan atau konsultan pajak untuk kasus Anda.
Sumber
- PMK 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, pajak.go.id
- Abstrak PMK 111 Tahun 2025, JDIH Kemenkeu
- PMK 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak, pajak.go.id
- PMK Baru, Jangka Waktu Tanggapi SP2DK Bisa Diperpanjang 7 Hari, DDTCNews
- Terbit Pedoman Baru DJP untuk Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, DDTCNews
- DJP Punya Waktu 44 Hari Kerja untuk Susun LHP2DK, Bisa Diperpanjang, DDTCNews