Barang dikirim tanggal 10, faktur pajaknya baru dibuat tanggal 11. Selisihnya cuma sehari, tetapi menurut aturan yang berlaku sekarang faktur itu sudah masuk kategori terlambat dibuat. Kalau selisihnya melebar sampai lewat tiga bulan, akibatnya jauh lebih berat: fakturnya dianggap tidak pernah ada.
Artikel ini memetakan tiga batas waktu yang sering tertukar, dan apa yang terjadi kalau masing-masing kelewat.
Kapan faktur seharusnya dibuat
Pasal 13 ayat (1a) UU PPN menetapkan saat pembuatan faktur pajak:
- saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak;
- saat pembayaran diterima, kalau pembayaran datang sebelum penyerahan (uang muka);
- saat pembayaran termin diterima, untuk pekerjaan yang diserahkan bertahap;
- saat lain yang diatur Menteri Keuangan. PMK 81 Tahun 2024 Pasal 382 ayat (2) menambahkan, antara lain, saat ekspor.
Jadi patokannya kejadian transaksinya, bukan tanggal invoice komersial dikirim atau tanggal pembeli meminta faktur.
Ingin mendalaminya lebih terstruktur? Taalenta punya kelas Paham CoreTax : Menyederhanakan Proses Pajak di Tahun 2026.
Ada satu pengecualian yang sah. Pasal 13 ayat (2) dan (2a) UU PPN membolehkan faktur pajak gabungan untuk semua penyerahan kepada pembeli yang sama dalam satu bulan kalender, asalkan dibuat paling lambat akhir bulan penyerahan. Pengiriman tanggal 3, 12, dan 25 Maret boleh disatukan dalam satu faktur bertanggal 31 Maret. Faktur gabungan bertanggal 2 April sudah terlambat.
Tiga batas waktu, tiga akibat
| Keadaan | Dasar | Akibat bagi penjual | Akibat bagi pembeli |
|---|---|---|---|
| Tanggal faktur melewati saat seharusnya dibuat | PER-11/PJ/2025 Pasal 58 | Denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP | Pasal 58 tidak menggugurkan pengkreditan |
| Faktur dibuat lewat 3 bulan sejak saat seharusnya | PMK 81/2024 Pasal 384; PER-11/PJ/2025 Pasal 59 | Dianggap tidak membuat faktur, dikenai sanksi | PPN-nya tidak dapat dikreditkan |
| e-Faktur tidak diunggah dan disetujui paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya | PER-11/PJ/2025 Pasal 44; PMK 81/2024 Pasal 387 | Dikenai sanksi sesuai UU KUP | Dokumennya bukan faktur pajak, PPN-nya tidak dapat dikreditkan |
Perhatikan bahwa batas unggah sekarang tanggal 20, bukan tanggal 15 seperti di era aturan lama. Catatan internal yang masih menulis tanggal 15 layak diperbarui.
Batas unggah juga dihitung terpisah dari tanggal faktur. Faktur bertanggal 10 Juni untuk penyerahan 10 Juni yang baru diunggah 13 Juli tidak terlambat dibuat, karena tanggalnya tepat dan unggahnya masih sebelum 20 Juli.
Berapa dendanya
Pasal 14 ayat (1) huruf d UU KUP, sesudah diubah UU Cipta Kerja dan UU HPP, menyasar pengusaha kena pajak yang tidak membuat atau terlambat membuat faktur pajak. Pasal 14 ayat (4) menetapkan dendanya 1 persen dari Dasar Pengenaan Pajak. Sebelum 2020 angkanya 2 persen.
Yang dipakai sebagai dasar adalah DPP, bukan jumlah PPN-nya. Faktur atas penyerahan dengan DPP Rp100.000.000 yang terlambat dibuat menanggung denda Rp1.000.000. Denda ini di luar PPN yang tetap wajib disetor.
Untuk sanksi yang belum dibayar, Direktur Jenderal Pajak lewat KEP-239/PJ/2026 membuka pengurangan sanksi Pasal 14 ayat (4) melalui permohonan. Syarat dan batas waktunya rinci, jadi baca naskah keputusannya sebelum mengandalkannya.
Kenapa pembeli ikut peduli
Faktur yang terlambat tetapi masih dalam tiga bulan tetap faktur pajak. Pembeli dapat mengkreditkannya, dan Pasal 9 ayat (9) UU PPN memberi ruang mengkreditkan paling lama tiga masa pajak setelah berakhirnya masa pajak saat faktur dibuat, selama belum dibebankan sebagai biaya.
Begitu batas tiga bulan terlewati, ceritanya berbeda. Pajak masukan pembeli hangus karena kesalahan yang bukan ia buat. Karena itu tim pembelian yang rapi biasanya menagih faktur pada bulan transaksi, bukan menunggu rekonsiliasi akhir tahun.
Satu kebiasaan yang mencegah semuanya
Cocokkan tanggal faktur dengan dokumen kejadiannya: surat jalan untuk penyerahan, bukti transfer untuk uang muka, berita acara untuk termin. Kalau tanggalnya beda, yang salah hampir selalu fakturnya.
Kalau faktur sudah telanjur keliru isinya, jalannya lewat faktur pengganti atau pembatalan, uraiannya ada di artikel soal faktur pengganti dan pembatalan. Kesalahan di kolom isian membawa denda dari pasal yang sama, dibahas di artikel soal salah kode transaksi.
Sumber
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, JDIH Kementerian Keuangan
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025, Direktorat Jenderal Pajak
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, JDIH Kementerian Keuangan
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN, JDIH Kementerian Keuangan
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026, JDIH Kementerian Keuangan
- Apa Itu Faktur Pajak Terlambat Dibuat?, DDTCNews