Semua golongan, nominal yang sama
Inilah sebabnya nominal yang sama memberi kWh yang sangat berbeda antar rumah. Bukan token yang berbeda, melainkan tarif per kWh golongannya.
Pertanyaan yang sering muncul
Kenapa kWh yang masuk lebih kecil dari nominal dibagi tarif?
Karena ada dua potongan sebelum uang Anda menjadi listrik.
Biaya admin milik kanal pembayaran, bukan PLN. Besarnya berbeda tiap minimarket, bank, atau dompet digital, dan uang ini tidak pernah masuk ke meteran.
Pajak daerah PBJT yang dipungut atas konsumsi tenaga listrik. Inilah yang di struk sering tertulis PPJ.
Satu hal teknis yang sering salah: PBJT dihitung dari nilai jual tenaga listrik, bukan dari nominal token. Jadi membalikkannya harus dengan membagi (1 + tarif), bukan mengalikan (1 - tarif). Pada tarif 10 persen, kedua cara itu berbeda sekitar satu persen, cukup untuk membuat hasil meleset dari struk.
PPJ atau PBJT, mana yang benar sekarang?
Secara hukum, PPJ sudah tidak ada. Pajak Penerangan Jalan berdasarkan UU 28/2009 hanya boleh dipungut sampai 12 Desember 2021, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV/2017.
Penggantinya adalah PBJT atas Tenaga Listrik menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, beserta PP Nomor 4 Tahun 2023. Daerah wajib menyesuaikan perda paling lambat 5 Januari 2024.
Batas tarifnya 10 persen untuk konsumsi umum termasuk rumah tangga, 3 persen untuk industri, pertambangan, serta minyak dan gas, dan 1,5 persen untuk listrik yang dihasilkan sendiri.
Struk PLN dan banyak artikel masih menulis PPJ, jadi kalau Anda melihat istilah itu di struk, yang dimaksud adalah pajak yang sama.
Kenapa tarif PBJT harus saya isi sendiri?
Karena tarifnya ditetapkan tiap kabupaten dan kota lewat perda masing-masing, dan tidak ada kompilasi nasional yang bisa dipertanggungjawabkan. Menyusunnya sendiri dari 500-an perda menghasilkan daftar yang cepat basi tanpa pemberitahuan terpusat.
Kami sengaja tidak memasang rata-rata nasional. Kalaupun datanya lengkap, rata-rata adalah statistik yang salah untuk hal ini. Tarif PBJT adalah pilihan kebijakan dari sekumpulan angka bulat seperti 3, 5, 7, 8, dan 10 persen. Rata-ratanya akan menghasilkan angka seperti 7,4 persen yang tidak dipakai satu daerah pun, sehingga setiap pengguna salah, hanya besar kecilnya yang berbeda.
Cara paling tepat: baca dari struk Anda sendiri. Struk token mencantumkan nominal, PPJ atau PBJT, dan jumlah kWh. Bagi nilai pajaknya dengan nilai jual tenaga listrik, lalu kalikan seratus, dan Anda mendapat tarif daerah Anda yang persis. Isikan angka itu di sini, dan seluruh perhitungan berikutnya akan cocok dengan struk.
Selama belum diisi, alat ini memakai batas maksimum 10 persen. Itu bukan tebakan tentang daerah Anda, melainkan pilihan sadar agar hasilnya menjadi perkiraan paling hemat, sehingga token yang keluar tidak pernah lebih sedikit dari yang ditampilkan.
Apakah pembelian token kena bea meterai?
Pada nominal yang lazim, tidak.
UU Nomor 10 Tahun 2020 menetapkan tarif tunggal Rp10.000 dan hanya untuk dokumen yang menyatakan jumlah uang di atas Rp5.000.000, berlaku sejak 1 Januari 2021. Pembelian token Rp20 ribu sampai Rp1 juta berada jauh di bawah ambang itu.
Banyak artikel masih menyebut meterai dikenakan untuk token di atas Rp200 ribu atau Rp250 ribu. Angka itu memakai UU 13/1985 yang sudah dicabut, beserta tarif Rp3.000 dan Rp6.000 yang juga sudah tidak berlaku. Kalau struk Anda mencantumkan meterai pada nominal kecil, itu layak ditanyakan ke penjualnya.
Kenapa ada golongan bersubsidi di daftar?
Supaya perbandingannya jujur. Golongan 450 VA dan 900 VA bersubsidi membayar Rp415 dan Rp605 per kWh, jauh di bawah tarif nonsubsidi, sehingga nominal yang sama memberi kWh berkali lipat.
Perlu ditegaskan, golongan ini tidak bisa dipilih. Penetapannya mengikuti data penerima subsidi pemerintah, bukan permintaan pelanggan. Daftar ini ada untuk menjelaskan kenapa angka tetangga bisa jauh berbeda, bukan sebagai pilihan yang bisa diambil.
Dasar & peninjauan
- Dasar pajak daerah
- UU 1/2022 tentang HKPD dan PP 4/2023 (PBJT atas Tenaga Listrik), menggantikan PPJ dalam UU 28/2009 yang berakhir 12 Desember 2021 menyusul Putusan MK 80/PUU-XV/2017
- Bea meterai
- UU 10/2020: tarif tunggal Rp10.000, hanya untuk dokumen di atas Rp5.000.000
- Tarif tenaga listrik
- Penyesuaian tarif triwulanan PLN mengacu Permen ESDM 7/2024. Sumber sekunder, dihimpun dari publikasi, bukan salinan keputusan resmi. Ditinjau 2 September 2026
- Alat terkait
- Kalkulator Kapasitas PLTS Atap kalau Anda ingin menekan tagihannya, bukan sekadar menghitungnya
- Terakhir ditinjau
- 2 September 2026
Kelas terkait
Instrumentasi dan Kontrol Industri
Professional PLC & SCADA Mastery: Design, Control, and Optimize Industrial Automation Systems
Hybrid PLTS Engineering & Simulation: Desain Sistem, Integrasi Energi, dan Analisis Kelayakan Proyek
Expert terkait
Abyadh Basyari Fahmi
Process Engineer | 5 Years in Petrochemical Industry | Optimization & Simulation
M Husni Mubarok
EXPERT IN Lean Manufacturing, Maintenance Management, and Production Planning.
Maulana Afif
Power Engineering, Renewable Energy, ETAP, Hybrid PLTS Engineering, Simulasi, Analisis Kelayakan Proyek
Butuh yang lebih dari sekadar hitungan?
Kalau persoalan Anda menyangkut kasus nyata di perusahaan, kami menyediakan konsultasi dan pelatihan yang disusun khusus, dibawakan langsung oleh expert yang menanganinya sehari-hari.
Konsultasi & layanan korporatPerkiraan, bukan kutipan resmi PLN. Tarif listrik ditinjau tiap triwulan dan tarif PBJT berbeda tiap daerah. Kalau hasil di sini berbeda dari struk Anda, yang benar adalah struk Anda, dan selisihnya hampir selalu terletak pada tarif PBJT daerah atau biaya admin kanal pembayaran.