CCTV di Kantor: Persetujuan Bukan Satu-Satunya Dasar Menurut UU PDP
Persetujuan tertulis dari setiap karyawan dan tamu bukan satu-satunya dasar memasang CCTV kantor. Ini enam dasar menurut...
SIPB: Batas 50 Hektare, Syarat Permohonan, dan Larangan Menambang Sebelum Rencana Disetujui
SIPB dibatasi 50 hektare dan hanya diajukan di WUP. Ini syarat, urutan rencana penambangan, dan larangan menambang sebel...
Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan: Label yang Menentukan Jalur Kasus Anda
Permen ATR/BPN 21/2020 memberi tiga label pada kasus tanah. Label itu menentukan siapa yang menangani, tahap yang dilalu...
Golongan Jasa Boga A1 sampai C Sudah Dicabut: Ini Aturan SLHS yang Berlaku Sekarang
Tabel golongan jasa boga A1 sampai C berasal dari Permenkes 1096/2011 yang sudah dicabut. Ini rantai status aturannya da...
PBG Boleh Kolektif, tapi SLF dan SBKBG Tetap Terbit per Rumah
Perumahan boleh mengajukan PBG secara kolektif per tipe rumah. Tetapi SLF dan SBKBG tetap diterbitkan untuk setiap bangu...
Manifes Limbah B3 Belum Selesai Saat Truk Berangkat
Dasar hukum manifes limbah B3 sudah berpindah dua kali. Festronik dan Silacak bukan hal yang sama, dan salinan bukti pen...
Siapa yang Boleh Menyusun AMDAL dan Aturan Mana yang Masih Berlaku
Kompetensi penyusun AMDAL diatur Permen LHK 18/2021. Tiga pasalnya dicabut pada Oktober 2025, sementara banyak proposal...
Jasa Pertambangan: Kapan Cukup Sertifikat Standar, Kapan Wajib IUJP
Konsultasi dan perencanaan berhenti di sertifikat standar, sedangkan pelaksanaan wajib mengantongi IUJP. Berikut batas,...
Tanah Ulayat: Kenapa Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat Tidak Sama
Hak ulayat hanya melekat pada masyarakat hukum adat yang sudah ditetapkan secara formal. Berikut lima poin identifikasi,...
Hygiene, GMP, HACCP, ISO 22000: Tangga yang Tidak Bisa Dilompati
Empat tingkat jaminan keamanan pangan yang sering dikira empat pilihan sertifikat. Berikut urutannya, status hukum masin...
PLTS Atap Terpasang Belum Tentu Boleh Menyala: Aturan SLO dan Tenggatnya
Pemasangan selesai bukan izin menyalakan. Permen ESDM 2/2024 menentukan jalur lewat kapasitas total inverter, ambang 500...
Mengurus KKPR: Yang Diminta Informasi Penguasaan Tanah, Bukan Sertipikat
Banyak orang menunda mengurus KKPR karena mengira harus punya sertipikat lebih dulu. PP 28/2025 hanya meminta informasi...